Prabowo Sematkan Bintang Mahaputera untuk Listyo Sigit dan Dedi Prasetyo di Istana Negara

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera kepada dua jenderal polisi yang baru saja bergeser dari struktur Polri ke jabatan sipil strategis, Kamis (1/10). Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima Bintang Mahaputera Adipurna, sementara Komjen Pol Dedi Prasetyo mendapat Bintang Mahaputera Adipradana. Pemberian ini mengukuhkan transisi keduanya dari ranah kepolisian menuju pos-pos kunci di lingkungan istana.

Dasar hukum penganugerahan tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 85/TK/2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera. Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Wahyu Yudhayana membacakan pertimbangan pemberian penghargaan itu langsung di Istana Negara. "Menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa di bidang kepolisian dan berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran bangsa dan negara, dan atau darma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional," kata Wahyu Yudhayana.

Prosesi berjalan singkat namun sarat makna politik. Prabowo kemudian langsung memasangkan tanda kehormatan tersebut kepada Sigit dan Dedi. Gestur presiden yang menyematkan sendiri lencana ke dada kedua perwira tinggi itu menunjukkan kedekatan personal sekaligus penegasan otoritas kepala negara terhadap figur-figur yang kini berada di lingkaran terdekatnya.

Penganugerahan ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, Prabowo juga telah resmi melantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Dudung Abdurachman. Pergeseran mantan Kapolri ke posisi KSP menandai perubahan signifikan dalam tata kelola staf kepresidenan yang selama ini kerap diisi oleh figur berlatar belakang militer murni atau birokrat sipil.

Sementara itu, Komjen Pol Dedi Prasetyo juga telah resmi dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Dedi sebelumnya menjabat Wakapolri. Pelantikan keduanya itu berdasarkan Keputusan Presiden No 105/P/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Dua keputusan presiden yang terbit nyaris bersamaan ini memetakan ulang lanskap kekuasaan di tahun pertama pemerintahan Prabowo.

Bagi publik, rotasi besar-besaran ini membawa konsekuensi nyata. Penempatan perwira tinggi aktif di lembaga sipil seperti KSP dan BRAN akan memengaruhi cara kerja birokrasi. Kebijakan reforma agraria yang selama ini tersendat di level teknis kini ditangani langsung oleh figur dengan jaringan komando kuat. Masyarakat yang menggantungkan harapan pada redistribusi tanah tentu menunggu apakah pendekatan ala kepolisian mampu mendobrak kebuntuan konflik lahan yang sudah mengakar puluhan tahun.

Analisis Redaksi

Pemberian Bintang Mahaputera tepat setelah pelantikan bukan sekadar seremonial belaka. Ini adalah konsolidasi legitimasi. Prabowo membangun narasi bahwa perpindahan Sigit dan Dedi dari institusi kepolisian ke jabatan sipil merupakan bentuk darma bakti yang diakui negara, bukan manuver politik biasa. Bintang Mahaputera Adipurna—kelas tertinggi yang diberikan kepada Sigit—menempatkan mantan Kapolri itu sejajar dengan tokoh-tokoh penerima kehormatan tertinggi republik.

Yang perlu diwaspadai adalah preseden penumpukan perwira tinggi di lembaga-lembaga nonmiliter. Ketika KSP dan BRAN dipimpin oleh jenderal bintang empat dan bintang tiga, batas antara fungsi keamanan dan fungsi pelayanan publik berpotensi kabur. Efisiensi rantai komando memang bisa meningkat drastis. Namun ruang partisipasi sipil dalam perumusan kebijakan berisiko menyempit jika budaya komando terlalu dominan di meja-meja rapat kementerian.

Langkah selanjutnya yang logis dari konfigurasi ini adalah perombakan internal di tubuh Polri. Kekosongan posisi Wakapolri yang ditinggalkan Dedi Prasetyo pasti segera diisi. Nama-nama pengganti akan menjadi indikator berikutnya untuk membaca arah politik keamanan pemerintah. Jika pola yang sama berulang, kita sedang menyaksikan desain besar penataan ulang aparatur negara yang berpusat sepenuhnya pada preferensi personal seorang presiden.