Prabowo Lantik Komjen (Purn) Fadil Imran Jadi Wakil Kepala BOPPJ, Rekam Jejak Polisi Senior Disorot

Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Komjen (Purn) Mohammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Kamis (1/10). Pelantikan ini menandai langkah baru bagi perwira tinggi yang sebelumnya telah dimutasi menjadi Pati Stamaops Polri dalam rangka memasuki masa pensiun.

Pria kelahiran Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pada 14 Agustus 1968 ini membawa pengalaman panjang di dunia kepolisian. Sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991, karier Fadil Imran dimulai dari penugasan lapangan hingga jabatan strategis di tubuh Polri. Jabatan Kapolres KP3 Tanjung Priok pada tahun 2008 menjadi salah satu titik awal penting dalam rekam jejaknya.

Setahun kemudian, ia dipindahtugaskan sebagai Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya. Karier kepemimpinannya terus menanjak ketika ia menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat selama dua tahun sebelum lanjut menjadi Anjak Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri. Deretan posisi krusial lain pun pernah ia duduki, mulai dari Dirreskrimsus Polda Metro Jaya hingga Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Dua jabatan puncak di tingkat daerah juga sempat berada di genggamannya, yakni Kapolda Jawa Timur dan Kapolda Metro Jaya. Saat menjabat Kapolda Metro Jaya, nama Fadil mencuat ke publik secara luas ketika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta keterangannya terkait kasus tembak mati enam laskar Front Pembela Islam (FPI). Ia juga tercatat sebagai Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri sejak adanya Surat Telegram Kapolri tertanggal 5 Agustus 2025.

Di luar seragam dinas kepolisian, jangkauan pengaruh pria ini merambah sektor olahraga dan korporasi negara. Namanya masih tertera dalam susunan pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), di mana ia menjabat sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 2024-2028. Selain itu, data laman resmi MIND ID atau PT Mineral Industri Indonesia (Persero) masih mencatat namanya sebagai salah satu komisaris perusahaan pelat merah tersebut.

Analisis Redaksi

Penunjukan seorang purnawirawan jenderal bintang tiga ke kursi Wakil Kepala BOPPJ memperlihatkan pola penempatan tokoh berlatar belakang keamanan untuk mengawal proyek strategis nasional. Proyek pengelolaan Pantai Utara Jawa tentu melibatkan banyak kepentingan lahan, investasi, dan potensi gesekan sosial. Latar belakang operasional Fadil dinilai pemerintah sebagai modal untuk mengamankan jalannya otorita tersebut dari hambatan di lapangan.

Yang patut dicermati adalah tumpukan jabatan yang masih melekat pada dirinya. Posisi sebagai Ketua Umum PBSI periode 2024-2028 dan komisaris di MIND ID menuntut fokus yang tidak sedikit. Publik perlu memastikan apakah regulasi mengenai rangkap jabatan di lembaga negara dan badan usaha milik negara sudah dipenuhi sepenuhnya agar tidak terjadi benturan kepentingan di kemudian hari.

Langkah selanjutnya yang logis adalah melihat bagaimana struktur kerja antara kepala dan wakil kepala BOPPJ akan berjalan efektif. Transisi dari budaya komando kepolisian ke tata kelola birokrasi pembangunan infrastruktur membutuhkan adaptasi cepat. Jika transisi ini gagal dikelola dengan baik, beban tugas ganda dari berbagai posisinya bisa menjadi titik lemah dalam mengeksekusi mandat besar dari presiden.