Ratusan Buruh Banten Gabungan Aksi 20 Ribu Desak DPR Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Ratusan pekerja dari kawasan Banten bergerak menuju Jakarta untuk bergabung dalam koalisi besar yang mendesak pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di parlemen. Aksi ini merupakan bagian dari konsentrasi massa yang melibatkan sekitar 20.000 pekerja dari seluruh Indonesia di depan kompleks DPR/MPR RI pada Selasa (29/9). Tuntutan utama mereka adalah memastikan draf undang-undang ini segera disahkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi tenaga kerja.

Koordinasi pergerakan massa ini dipimpin oleh Koordinator Serikat Buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Banten, Maman Nuriman. Ia memastikan bahwa ribuan pekerja dari berbagai serikat di daerah tersebut akan konvoi bersama menuju gedung wakil rakyat. Pergerakan ini dilakukan secara terstruktur dengan tujuan memberikan tekanan maksimal kepada para legislator agar responsif terhadap aspirasi buruh.

Titik kumpul awal massa Banten berada di perbatasan Jakarta dan Tangerang, tepatnya di Jalan Daan Mogot. Sekitar pukul 10.31, rombongan mulai bergerak. Mereka menggunakan berbagai moda transportasi, mulai dari kendaraan roda dua, mobil pribadi, hingga enam unit bus yang memuat ratusan anggota serikat. Formasi konvoi ini menunjukkan keseriusan dan kedisiplinan massa dalam melakukan aksi damai namun tegas di pusat kekuasaan legislatif.

Dalam orasinya, Maman Nuriman mengungkapkan rasa penasaran dan kekhawatiran federasi buruh terhadap proses legislasi yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa terdapat indikasi perlakuan khusus dari pemerintah yang dianggap mengabaikan hak partisipasi publik. Kekhawatiran ini berakar dari dinamika politik yang dinilai tidak transparan, terutama terkait pembentukan tim khusus yang membahas rancangan undang-undang tanpa melibatkan pihak-pihak yang terdampak langsung.

Menurut Maman, pada Minggu (27/9), terjadi pembahasan internal Tim Panja yang dipimpin Ketua Panja Indah Anggoro Putri, seorang Dirjen PHI, bersama 37 kementerian dan 38 pihak luar. Yang menjadi masalah, pembahasan tersebut dilakukan pada hari libur dan tanpa kehadiran perwakilan buruh. "Kami [buruh] tidak dilibatkan, dan sampai hari ini kami [massa buruh] belum tahu hasil notulensi pembahasan tersebut," tegasnya. Hal ini memperkuat anggapan bahwa ada upaya memotong proses demokrasi deliberatif dalam pembentukan regulasi strategis.

Maman menambahkan, apabila tidak ada kesepakan politik yang berpihak hari itu, federasi buruh mengancam akan turun kembali dengan massa yang jauh lebih besar pada 6-7 November. Tuntutan inti tetap sama: draf UU Perlindungan Ketenagakerjaan harus benar-benar berpihak pada kaum kerja, bukan melanggengkan kekejaman yang dianggap mirip dengan dampak buruk UU Cipta Kerja sebelumnya. Tekanan waktu dan ancaman eskalasi ini menempatkan DPR dalam posisi sulit untuk mengabaikan desakan jalanan.

Analisis Redaksi

Langkah Tim Panja membahas RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di hari libur tanpa melibatkan serikat buruh menjadi pemicu utama marahnya massa. Dalam perspektif tata kelola legislasi yang baik, pengesahan aturan yang menyentuh hajat hidup orang banyak harus melalui proses deliberasi yang terbuka. Pembatasan akses informasi dan pengabaian hak partisipasi pekerja diindikasikan sebagai strategi "fast track" yang berpotensi melahirkan regulasi yang cacat secara prosedural dan substantif, sehingga rentan dipersoalkan di kemudian hari.

Ancaman eskalasi aksi pada 6-7 November menunjukkan bahwa ruang negosiasi saat ini sangat sempit. Bagi DPR, mengesahkan RUU ini adalah prioritas, namun jika drafnya tidak mengakomodasi kepentingan buruh, potensi konflik sosial akan meningkat signifikan. Pemerintah dan parlemen perlu segera membuka ruang dialog inklusif atau mengumumkan draf akhir secara transparan untuk meredakan tensi, karena menjaga stabilitas sosial sama pentingnya dengan mengejar target legislasi.