Suahasil Nazara Tegas: Defisit APBN Bukan Rugi, Melainkan Desain untuk Rakyat

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan berarti negara mengalami kerugian, melainkan sebuah desain fiskal yang sengaja dirancang untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Penjelasan ini disampaikan dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat, sekaligus meluruskan miskonsepsi umum di mana istilah defisit sering disalahartikan sebagai kondisi 'tekor' atau rugi bagi negara. Ia meminta media menggunakan istilah yang tepat dalam memberitakan kondisi fiskal, mengingat defisit merupakan bagian tak terpisahkan dari arsitektur APBN ketika belanja negara memang lebih besar daripada pendapatannya demi pelayanan publik.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa hingga Oktober 2026, APBN mengalami defisit sebesar Rp379,3 triliun atau setara dengan 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini dinilai masih on track atau berada dalam koridor perencanaan awal pemerintah. Suahasil menjelaskan bahwa tren ini sejalan dengan target defisit tahunan yang direncanakan mencapai 2,85 persen dari PDB. Keterjagaan posisi ini menjadi indikator utama bahwa kebijakan fiskal berjalan sesuai rencana tanpa deviasi yang signifikan.

Rincian Kinerja Fiskal: Pajak dan PNBP Jadi Penopang Utama

Secara detail, kinerja pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 menunjukkan hasil yang solid. Kemenkeu melaporkan total pendapatan mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target, tumbuh signifikan sebesar 23,9 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Rinciannya meliputi penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun (76,2 persen dari target) serta kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun (79,5 persen dari target). Menariknya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru melampaui target dengan nilai Rp551,8 triliun, didorong oleh penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia. Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, meningkat 15,6 persen secara tahunan, terdiri dari belanja K/L Rp1.239,1 triliun, non-K/L Rp1.104,5 triliun, dan transfer ke daerah Rp653,6 triliun.

Tantangan Akhir Tahun: Kebutuhan Penerimaan Rp590,1 Triliun

Untuk mencapai target pendapatan hingga akhir tahun, Suahasil Nazara memperkirakan pemerintah masih perlu mengumpulkan penerimaan sebesar Rp590,1 triliun pada kuartal keempat, yang sebagian besar (Rp514 triliun) berasal dari pajak. Ia optimistis penyerapan belanja akan meningkat pada November dan Desember seiring penyelesaian kontrak kementerian/lembaga dan pembayaran pekerjaan yang telah berjalan. Meskipun keseimbangan primer APBN masih berada di posisi positif hingga Oktober, Menkeu mengingatkan bahwa kondisi ini diperkirakan akan berubah seiring pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan APBN tetap memberikan dampak ekonomi nyata bagi seluruh rakyat Indonesia, mengubah persepsi defisit dari angka negatif menjadi instrumen pembangunan yang produktif.