Airlangga Proyeksi RI Raup Rp10.800 T dari Ekonomi Digital ASEAN, Data Center Jadi Kunci
Menyoroti perkembangan startup, bisnis lokal, dan ekonomi digital di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN berpeluang besar meningkatkan daya saing Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan negara kita berpotensi meraup nilai ekonomi sebesar US$400 miliar hingga US$600 miliar dari lonjakan permintaan sektor digital ini. Dalam perhitungan rupiah, potensi tersebut setara dengan Rp7.200 triliun hingga Rp10.800 triliun, dengan asumsi kurs Rp18.006 per dolar AS. Angka ini bukan sekadar proyeksi kosong, melainkan hasil dari pergeseran struktural di mana Indonesia menguasai sekitar 40 persen dari total perekonomian ASEAN.
Kunci dari peningkatan nilai ekonomi ini terletak pada kesepakatan kawasan. Airlangga menyinggung rencana penandatanganan ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA) yang dijadwalkan pada November mendatang di Manila, Filipina. "Kalau digital economic ini bisa ditandatangani, maka demand sektor digital di ASEAN itu akan meningkat dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun," kata Airlangga dalam acara Green Economy 2045, Selasa (29/9). Peningkatan permintaan dua kali lipat ini menjadi sinyal kuat bahwa pasar digital kawasan tengah bergeser secara fundamental.
Lonjakan permintaan teknologi tidak bisa berjalan tanpa infrastruktur fisik yang mumpuni. Airlangga menegaskan bahwa data center adalah industri yang momentumnya akan memuncak 3-4 tahun ke depan. "Seluruh negara sedang berlomba-lomba," ujarnya. Perkembangan artificial intelligence (AI) dan digitalisasi masif akan memperbesar kebutuhan akan pusat data. Airlangga mencontohkan pengembangan kawasan digital park yang saat ini terus diperluas; pada fase pertama, salah satu kawasan tersebut sudah habis terjual dan kini ekspansinya tengah diproses. "Ini ekspansinya sedang diproses dan di daerah Karawang, Bekasi, juga tumbuhnya sangat cepat," katanya.
Infrastruktur hanya akan berguna jika dioperasionalkan oleh tenaga kerja yang kompeten. Di sinilah peran sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan. Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah terus mendorong pelatihan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor digital. Salah satu langkah konkret adalah kerja sama dengan ARM dari Inggris untuk pengembangan SDM di bidang semikonduktor. "Sehingga keberadaan SDM selalu menjadi penting untuk energi hijau dan digitalisasi," ujarnya. Tanpa kejaran pada kapabilitas manusia, lonjakan modal dari DEFA bisa jadi hanya berputar di sektor hulu saja.
Transformasi ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah. Airlangga menekankan bahwa pengembangan ekonomi hijau dan digital menjadi dua hal yang saling berkaitan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Fokus pada digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan modernisasi, melainkan mandat untuk menjaga relevansi Indonesia dalam rantai pasok global. Dengan menggabungkan agenda hijau dan digital, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga produktif secara ekonomi hingga target 2030.
Analisis Redaksi
Proyeksi Airlangga memperlihatkan celah signifikan antara potensi pasar dan kesiapan domestik. Jika permintaan naik dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun, itu berarti kompetisi untuk mendapatkan kontrak digital akan sangat ketat. Indonesia memang memegang porsi 40 persen, tapi tanpa akselerasi infrastruktur data center dan ketersediaan talenta semikonduktor, porsi tersebut berisiko tergerus oleh negara tetangga yang lebih agresif dalam membangun ekosistem. Angka Rp10.800 triliun itu adalah "upside" yang realistis hanya jika kesepakatan DEFA benar-benar menghapus hambatan birokratis di level kawasan.
Yang perlu diwaspadai adalah kecepatan ekspansi fisik versus kecepatan penyiapan regulasi dan SDM. Fakta bahwa kawasan digital park di Karawang dan Bekasi tumbuh cepat adalah indikator positif pasar, namun ini juga memicu risiko bubble jika investasi infrastruktur menyalip permintaan riil industri. Kerja sama dengan ARM adalah langkah strategis, tapi skalanya masih terasa kecil dibandingkan kebutuhan nasional. Publik perlu memantau apakah investasi data center ini akan berdampak pada biaya energi dan keandalan jaringan di tingkat UMKM, bukan hanya untuk korporasi besar. Tanpa pengawasan ketat, potensi triliunan rupiah ini bisa sekadar menjadi angka statistik yang tidak tercermin di dompet rakyat kecil.


