Kemendagri Raih Penghargaan BPS Berkat Optimalisasi Data Statistik

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) atas kontribusinya dalam mengoptimalkan data statistik sebagai kompas pembangunan daerah. Penghargaan ini diraih dalam Anugerah Hari Statistik Nasional Tahun 2026 yang digelar di The Grand Platinum Hotel, Jakarta, pada Sabtu (26/9) malam. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi secara langsung menyerahkan piala tersebut kepada Mendagri.

Aksi kolaboratif ini lahir dari sinergi Kemendagri dan BPS dalam mendukung kebijakan pemerintah, mulai dari pengendalian inflasi hingga evaluasi kinerja pemerintah daerah. Tito menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto sangat berbasis data, sehingga Kemendagri pun bergerak cepat menggunakan instrumen statistik untuk memantau indikator daerah. "Perintahnya Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo sama yaitu untuk menjaga inflasi daerah. Otomatis dari mana startnya ini? Beliau (Presiden Prabowo) sangat berbasis data, kami pun berbasis data, otomatis startnya dari data-datanya BPS," ujar Tito.

Berangkat dari masukan Tito agar data inflasi yang biasanya sebulan sekali diubah menjadi mingguan, kedua lembaga mengembangkan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Instrumen ini memungkinkan pantauan terhadap komoditas pangan, administered prices, dan core inflation secara lebih responsif. Hasilnya, inflasi berhasil dikendalikan dalam kisaran 1,5 hingga 3,5 persen berkat diagnosa yang tepat mengenai penyebab kenaikan harga di daerah tertentu.

Dampak kerja sama ini tidak berhenti pada pengendalian harga. Data BPS juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah serta akan digunakan untuk memonitor pertumbuhan ekonomi daerah guna menopang ekonomi nasional. Tito menyebut jajaran BPS sebagai silent warrior yang perannya krusial meski sering tidak terlihat di permukaan. Ia juga mengapresiasi peran BPS dalam verifikasi cepat bencana alam di Sumatera dan kerja sama dengan OJK serta LPS untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Acara penganugerahan tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh kunci, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widya Sari Dewi, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu. Kehadiran mereka menegaskan bahwa data statistik kini menjadi tulang punggung koordinasi lintas kementerian dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.

Analisis Redaksi

Penghargaan ini menandai pergeseran paradigma birokrasi yang semakin bergantung pada data real-time, bukan sekadar laporan periodik. Pengembangan Indeks Perkembangan Harga mingguan adalah terobosan teknis yang memungkinkan pemerintah daerah merespons gejolak harga pangan lebih cepat, sebuah langkah krusial mengingat dinamika inflasi yang makin kompleks.

Peran BPS sebagai silent warrior kini mendapat pengakuan formal melalui sinergi dengan Kemendagri. Kerja sama lintas lembaga ini, yang melibatkan OJK dan LPS, menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang terintegrasi. Jika data statistik terus dioptimalkan untuk monitoring bencana dan pertumbuhan daerah, efisiensi anggaran dan efektivitas program pembangunan bisa ditingkatkan secara signifikan.