Mendag Budi Santoso: Intervensi Harga Sembako Bukan Hanya Saat Melonjak, Tapi Juga Saat Anjlok

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok tidak hanya berfokus pada penanganan lonjakan harga, tetapi juga mencakup intervensi ketika harga jatuh terlalu rendah. Pernyataan ini disampaikan Budi dalam podcast Money Honey yang disiarkan CNN Indonesia pada Kamis (24/9), di mana ia menjelaskan bahwa penurunan harga ekstrem dapat menekan margin keuntungan produsen hingga memicu gangguan pasokan jangka panjang.

Budi merinci bahwa patokan utama pergerakan harga adalah Harga Acuan dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menolak pandangan simplistik yang menganggap kenaikan harga dari titik terendah otomatis merugikan konsumen. Sebagai contoh konkret, ia menyebut harga telur nasional saat ini berada di kisaran Rp26.600 per kilogram, masih di bawah Harga Acuan sebesar Rp30 ribu. Sebelumnya, harga sempat anjlok ke level Rp22 ribu-Rp23 ribu, sebuah kondisi yang menurut Budi membuat sebagian peternak rugi hingga terpaksa membuang atau membagikan produk mereka karena tidak mampu menutup biaya produksi dan distribusi.

Kebijakan serupa berlaku untuk komoditas ayam broiler. Dengan Harga Acuan ditetapkan pada Rp40 ribu per kilogram, harga pasar sebelumnya sempat menyentuh Rp34 ribu-Rp35 ribu sebelum naik kembali. Budi menekankan pentingnya ekosistem pangan yang seimbang, di mana usaha peternak tetap hidup tanpa membebani konsumen secara berlebihan. "Kalau sekarang misalnya dari Rp22 ribu ke Rp26.600, memang naik. Tetapi itu masih di bawah harga acuan," ujar Budi, seraya menambahkan bahwa fokus pemerintah adalah memastikan keberlangsungan produksi agar kelangkaan tidak terjadi di masa depan.

Tantangan lain yang disoroti adalah disparitas informasi harga antarwilayah. Budi mengingatkan bahwa satu data dari pasar lokal tidak bisa langsung digeneralisasi sebagai cerminan harga nasional, terutama mengingat perbedaan biaya distribusi antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Ia mencontohkan kesalahpahaman publik mengenai harga minyak goreng Rp42 ribu, yang ternyata merupakan harga untuk kemasan dua liter, bukan per liter. Ketidakjelasan data semacam ini, lanjutnya, berpotensi memicu panic buying jika terus disebarluaskan tanpa verifikasi melalui media terpercaya.

Saat ini, dinamika harga menunjukkan variasi tajam antar-komoditas. Beras medium rata-rata nasional tercatat Rp13.900 per kg, sedikit di atas HET Rp13.500, sehingga pemerintah merespons dengan penyaluran 1 juta ton beras SPHP lewat Perum Bulog dengan merek Beras Kita. Di sisi lain, beberapa komoditas justru jauh di bawah harga acuan: bawang merah turun 19 persen ke Rp33.300/kg (acuan Rp41.500), cabai merah keriting turun 18 persen ke Rp45.000/kg (acuan Rp55.000), dan telur ayam turun 10,9 persen ke Rp26.700/kg. Untuk mengatasi ketimpangan pasokan, pemerintah mengaktifkan kerja sama antardaerah, seperti mengalirkan surplus telur dari Jawa Timur ke Papua yang mengalami defisit, serta memanfaatkan sistem pemantauan SP2KP yang memantau 550 titik pasar di 514 kabupaten/kota setiap hari.

Analisis Redaksi

Pergeseran paradigma kebijakan perdagangan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang elastisitas penawaran di sektor pertanian. Selama bertahun-tahun, narasi dominan sering kali hanya menuntut stabilisasi harga di tingkat konsumen, namun mengabaikan realitas ekonomi mikro para produsen kecil. Ketika harga jatuh di bawah biaya produksi, insentif untuk menanam atau beternak hilang, menciptakan siklus boom-bust yang justru lebih merusak inflasi jangka panjang daripada fluktuasi musiman biasa. Langkah Kemendag untuk mengintervensi harga murah bukanlah bentuk proteksionisme anti-pasar, melainkan upaya menyelamatkan basis produksi nasional dari erosi struktural.

Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada akurasi data dan kecepatan respons birokrasi. Sistem SP2KP dan koordinasi lintas kementerian (Bapanas, Pertanian, Satgas Pangan) adalah instrumen vital, tetapi tantangan geografis Indonesia tetap menjadi variabel tak terkendali terbesar. Distribusi yang mahal di wilayah timur memerlukan subsidi silang atau skema DMO yang lebih agresif, bukan sekadar imbauan moral kepada pelaku usaha. Tanpa perbaikan infrastruktur logistik yang nyata, intervensi harga akan terus bermain di zona reaksi lambat, di mana petani sudah bangkrut sebelum bantuan tiba.