Kemendag Tegaskan Impor 150 Ribu Ton GKM untuk Cadangan Pangan, Bukan Rafinasi

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklarifikasi polemik tambahan alokasi impor Gula Kristal Mentah (GKM) sebesar 150 ribu ton. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi menegaskan bahwa kuota tersebut bukan bahan baku bagi industri gula rafinasi, melainkan bagian dari penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjaga stabilisasi dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Dewi menjelaskan skema ini memungkinkan GKM diimpor lalu langsung diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) untuk konsumsi masyarakat. Proses ini dilakukan dalam kerangka pengadaan CPP, berbeda dengan mekanisme biasa yang mengarahkan GKM ke sektor industri makanan, minuman, dan farmasi. "Jadi akan ada impor gula kristal mentah menjadi langsung jadi gula kristal putih, tapi hanya boleh dilakukan oleh BUMN," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (23/9).

Keputusan strategis ini lahir dari usulan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Tujuannya jelas: menjamin ketersediaan pasokan gula nasional. Regulasi memang membatasi impor GKM untuk kebutuhan tertentu berdasarkan keputusan rapat koordinasi terbatas (rakortas), namun celah hukum ini dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat stok melalui jalur BUMN.

Pemerintah juga mengatur waktu pemasukan agar tidak berbenturan total dengan musim giling tebu dalam negeri. Pemasukan GKM mempertimbangkan masa panen sehingga memberikan ruang bagi penyerapan produksi petani lokal. Gula hasil olahan tidak serta-merta dilempar ke pasar bebas, melainkan disimpan terlebih dahulu sebagai cadangan negara. Ini adalah langkah antisipatif terhadap fluktuasi pasokan akibat faktor cuaca.

Sebelumnya, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyuarakan keberatan keras. Mereka menilai masuknya gula impor saat musim giling berisiko menekan harga jual di tingkat petani. Namun, Kemenperin telah membantah tudingan bahwa kuota ini menambah beban industri rafinasi. Alokasi bahan baku untuk industri tersebut pada 2026 tetap mengacu pada Neraca Komoditas (NK) akhir 2025, terpisah dari kuota CPP ini.

Analisis Redaksi

Makna di balik kebijakan ini menunjukkan pergeseran peran negara dari sekadar regulator menjadi operator aktif dalam pasar komoditas vital. Dengan menunjuk BUMN sebagai pelaksana tunggal untuk mengubah GKM menjadi GKP demi tujuan CPP, pemerintah berupaya memutus rantai spekulasi yang sering terjadi di level distributor swasta. Ini adalah upaya kontrol harga yang lebih agresif, meskipun harus dibayar mahal dengan potensi distorsi pasar bagi produsen domestik jika eksekusi waktunya kurang presisi.

Yang perlu diwaspadai adalah transparansi dalam pengelolaan stok cadangan ini. Jika penyimpanan di gudang BUMN tidak dikelola dengan akuntabilitas tinggi, risiko kerusakan kualitas atau bahkan kebocoran ke pasar gelap tetap terbuka lebar. Langkah selanjutnya yang logis adalah pengawasan ketat oleh Bapanas dan BPK terhadap serapan dan distribusi GKP dari sumber impor ini, guna memastikan tujuannya benar-benar untuk stabilisasi harga konsumen akhir, bukan keuntungan korporat semata.