Surat Mundur Rektor UINSA Tiba di Kemenag, Mahasiswa Tetap Segel Kampus

Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Prof Akh Muzakki, resmi mengundurkan diri dari jabatannya untuk periode 2026-2030. Langkah ini diambil menyusul gelombang demonstrasi mahasiswa yang berujung pada penyegelan kampus. Surat pengunduran diri tersebut telah dikirimkan dan diterima oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Konfirmasi mengenai mundurnya sang rektor datang dari anggota Senat Universitas UINSA, Prof KH Imam Ghazali Said. Guru Besar Sejarah Pemikiran Islam Klasik itu menyatakan bahwa surat dikirimkan pada Selasa malam pukul 22.00 WIB dan tiba di kantor pusat Kemenag pada Rabu pagi (23/9). "Iya benar [Muzakki sudah mengirimkan surat pengunduran diri ke Kemenag]," tegas Imam saat dikonfirmasi media.

Imam menambahkan bahwa Kemenag telah menyetujui pengunduran diri tersebut. Untuk menghindari kekosongan kepemimpinan, posisi tertinggi di UINSA akan sementara waktu diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Proses penunjukan Plt dinilai mendesak karena status jabatan rektor sebelumnya sudah ter-SK-kan secara formal.

"Infonya habis ini akan diisi Plt karena sudah terlanjur di-SK-kan. Saya sebenarnya mengusulkan agar tidak ada Plt, tapi ternyata tidak bisa," ujar Imam menjelaskan dinamika internal senat terkait transisi kekuasaan akademik tersebut. Keputusan ini diambil semata-mata demi menjaga keberlangsungan administrasi universitas selama masa pencarian rektor baru.

Namun, kabar mundurnya Akh Muzakki tidak serta merta melucuti aksi protes mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UINSA menolak percaya begitu saja dan menuntut bukti normatif berupa salinan surat resmi sebelum menghentikan boikot. Wakil Presiden DEMA UINSA, Fadlurrakhman Fazle Purwardana, menegaskan kebutuhan akan verifikasi administratif yang nyata, bukan sekadar rumor atau pernyataan lisan pihak ketiga.

Fadlurrakhman menantang Muzakki untuk hadir langsung menemui perwakilan Senat Mahasiswa dan DEMA jika belum dapat menyerahkan dokumen fisik pengunduran diri. "Jika memang benar rektor telah memutuskan untuk mengundurkan diri, yang kami inginkan adalah bukti normatif... Bukan melalui berita, bukan melalui pernyataan atau omongan," katanya di Kampus 1 UINSA. Selama bukti hitam di atas putih belum diserahkan, mahasiswa memastikan segel kampus tetap berdiri kokoh.

Akibat penyegelan tersebut, aktivitas perkuliahan tatap muka lumpuh total dan dialihkan secara daring. Meski demikian, DEMA menjamin pelayanan administratif bagi mahasiswa dan alumni tetap berjalan normal. Tendik yang ingin menjalankan tugas publik diperbolehkan masuk tanpa batasan ketat dari massa aksi.

Analisis Redaksi

Polemik di UINSA menunjukkan keretakan kepercayaan antara institusi pendidikan tinggi dengan civitas akademika muda. Pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengaku kaget atas gejolak ini—padahal regulasi pemilihan rektor dianggap seragam—justru membuka celah kritik terhadap mekanisme pengawasan internal. Jika aturan sama namun hasilnya berbeda drastis dibanding perguruan tinggi lain, maka variabel non-regulasi seperti transparansi proses seleksi menjadi tersangka utama.

Mahasiswa kini bermain di ranah legal-formal dengan menuntut bukti tertulis, sebuah taktik cerdas untuk memaksa akuntabilitas. Namun, keberadaan Plt sebagai solusi cepat berpotensi memicu konflik horizontal baru jika dianggap hanya mengakomodasi kepentingan elite senat tanpa mendengar aspirasi akar rumput. Publik perlu waspada: apakah transisi ini murni administratif atau upaya meredam tekanan politik? Jawaban akhirnya bergantung pada kecepatan Kemenag dalam menerbitkan SK resmi dan keterbukaan informasi dari pihak kampus.