Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Desak Strategi Penanganan Karhutla Lebih Menyeluruh

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan bahwa strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia harus dirancang secara lebih menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap pola penanganan yang selama ini dinilai masih bertumpu pada pendekatan reaktif saat musim kemarau tiba, bukan pada mitigasi struktural jangka panjang.

Rachmat Pambudy menyoroti pentingnya pergeseran paradigma dalam mengelola ancaman karhutla. Pendekatan parsial yang hanya mengandalkan pemadaman saat api sudah membesar tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas kerusakan lingkungan yang terjadi setiap tahunnya. Kepala Bappenas tersebut menekankan perlunya integrasi kebijakan lintas sektor agar penanggulangan bencana asap tidak sekadar menjadi rutinitas musiman.

Pernyataan Menteri PPN ini muncul di tengah siklus tahunan ancaman kebakaran lahan yang kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data historis menunjukkan bahwa kerugian ekonomi, gangguan kesehatan masyarakat, hingga tekanan diplomatik dari negara tetangga akibat kabut asap selalu berulang ketika curah hujan menurun drastis. Kondisi ini menuntut perencanaan pembangunan nasional yang mampu mengantisipasi kerentanan ekologis secara sistematis.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas desain perencanaan pembangunan negara, Bappenas memiliki peran sentral dalam memastikan alokasi anggaran dan arah kebijakan penanggulangan karhutla berjalan tepat sasaran. Rachmat Pambudy mengisyaratkan bahwa tanpa strategi komprehensif yang menyentuh akar masalah seperti tata kelola lahan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat lokal, upaya pemadaman hanya akan menjadi solusi sementara yang menguras anggaran negara.

Bagi publik, dampak dari strategi penanganan yang belum menyeluruh ini terasa langsung di lapangan. Masyarakat di wilayah rawan karhutla terus menanggung risiko gangguan pernapasan, hilangnya mata pencaharian di sektor pertanian, hingga terhentinya aktivitas pendidikan dan penerbangan akibat jarak pandang yang memburuk. Keterlambatan dalam merumuskan kebijakan yang lebih holistik akan memperpanjang daftar korban dan kerugian material yang harus ditanggung rakyat.

Analisis Redaksi

Desakan Rachmat Pambudy ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah pusat mulai menyadari kebuntuan pendekatan konvensional dalam menangani karhutla. Selama dua dekade terakhir, kita menyaksikan bagaimana triliunan rupiah habis untuk operasi pemadaman darurat, sementara pencegahan berbasis tata ruang dan restorasi gambut sering kali kalah prioritas dalam dokumen perencanaan. Pernyataan Kepala Bappenas ini secara logis mengarah pada kebutuhan revisi mendasar terhadap cetak biru penanggulangan bencana ekologis nasional.

Yang perlu diwaspadai oleh publik adalah potensi jeda antara wacana perencanaan dan eksekusi di lapangan. Strategi menyeluruh yang dijanjikan harus segera diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang terukur bagi kementerian terkait, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tanpa sinkronisasi birokrasi yang ketat, gagasan komprehensif dari Bappenas berisiko hanya berhenti sebagai rekomendasi di atas kertas menjelang pergantian musim.

Langkah selanjutnya yang paling logis adalah penyusunan regulasi turunan yang mewajibkan setiap daerah rawan karhutla memiliki rencana kontinjensi terintegrasi dengan peta investasi nasional. Bappenas perlu mendorong mekanisme insentif dan disinsentif fiskal bagi pemerintah daerah maupun korporasi pengelola lahan. Jika instrumen perencanaan ini benar-benar diterapkan secara disiplin, beban penanganan karhutla tidak akan lagi jatuh sepenuhnya pada pundak petugas pemadam di garis depan setiap kali musim kering datang menyapa.