Gus Ipul Bantah Tudingan Dana Rp480 Miliar di Muktamar NU, Ancam Somasi Penyebar Fitnah

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026 Saifullah Yusuf alias Gus Ipul membantah keras tudingan adanya aliran dana sebesar Rp480 miliar saat pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Ia menyebut klaim tersebut sebagai fitnah yang berpotensi menyesatkan masyarakat jika tidak disertai bukti konkret.

Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Ke-35 NU menegaskan bahwa informasi mengenai risywah atau intervensi dalam hajatan akbar tersebut merupakan kabar tidak berdasar. "Ya banyak itu mengembangkan ada risywah, ada intervensi, ada hal-hal yang enggak dilakukan, tapi dikabarkan. Itu sesungguhnya kan fitnah itu," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (23/9).

Tudingan soal dugaan aliran dana ratusan miliar rupiah ini sebelumnya diungkap oleh Khalilur R. Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur. Dalam sejumlah pemberitaan, Gus Lilur mengklaim terdapat sekitar Rp480 miliar yang mengalir menuju arena Muktamar NU. Menanggapi hal ini, Gus Ipul menekankan pentingnya pembuktian atas setiap tuduhan pemberian uang.

"Nah itu kan fitnah itu. Ya, itu yang harus dibuktikan. Dan itu bahaya sekali itu kalau kemudian enggak terbukti. Menurut saya itu menyesatkan sekali ya," ujarnya. PBNU kini tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai menyebarkan tudingan tanpa dasar tersebut demi menjaga integritas organisasi.

Ia mengungkapkan sedikitnya tiga orang akan menerima somasi dari pengurus pusat. Jika para penerima somasi tidak memberikan jawaban yang memuaskan, proses hukum akan dilanjutkan. Namun, ketika ditanya apakah Gus Lilur termasuk target somasi, Gus Ipul belum memberikan kepastian karena masih dalam tahap pembahasan dengan penasihat hukum.

Analisis Redaksi

Pernyataan tegas Gus Ipul menandai eskalasi konflik internal pasca-Muktamar yang semula bersifat diskursif menjadi ancaman litigasi. Langkah somasi kepada tiga pihak menunjukkan upaya sistematis untuk memotong rantai disinformasi sebelum meluas lebih jauh di akar rumput warga nahdiyin. Ini bukan sekadar pertahanan diri, melainkan strategi menjaga marwah organisasi di tengah sorotan publik yang tinggi terhadap transparansi keuangan lembaga keagamaan terbesar di Indonesia.

Publik perlu mencermati bahwa ketegangan ini menguji kedewasaan demokrasi internal NU. Klaim 'yang menang bermartabat, yang kalah terhormat' yang dilontarkan Gus Ipul menjadi tolok ukur etika politik yang sedang diuji. Kegagalan membuktikan tudingan Rp480 miliar secara yuridis dapat memperkeruh suasana, sementara keberhasilan somasi mungkin hanya meredam suara kritis tanpa menyelesaikan substansi ketidakpercayaan sebagian anggota terhadap tata kelola panitia.