Prabowo: GDP Indonesia Bisa 40% Lebih Tinggi, Bank Dunia Sepakat
Pakar ekonomi makro yang sering menulis mengenai investasi dan pasar saham.

- Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara khusus bersama sejumlah media, termasuk CNBC Indonesia, di Hambalang, Bogor, 7 September 2026.
- Prabowo bercerita, optimisme itu tumbuh setelah ia mendengar langsung penilaian para pelaku pasar dunia.
- "Saya dapat berita dari pakar-pakar founder hedge fund yang terbesar di dunia, dia yakin bahwa GDP kita 40% under-reported!" ujarnya dengan nada meyakinkan.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keyakinan bahwa ukuran ekonomi Indonesia sesungguhnya bisa 40 persen lebih besar dari data resmi US$1,5 triliun, merujuk pada masukan pendiri hedge fund global dan perkiraan Bank Dunia.
Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara khusus bersama sejumlah media, termasuk CNBC Indonesia, di Hambalang, Bogor, 7 September 2026. Prabowo bercerita, optimisme itu tumbuh setelah ia mendengar langsung penilaian para pelaku pasar dunia. "Saya dapat berita dari pakar-pakar founder hedge fund yang terbesar di dunia, dia yakin bahwa GDP kita 40% under-reported!" ujarnya dengan nada meyakinkan.
Menurut Kepala Negara, pandangan para pakar pasar modal itu justru selaras dengan estimasi internal Bank Dunia. "Dia yakin bahwa kita punya GDP (PDB) bukan US$1,5 triliun, 40% di atas itu. Bank Dunia juga perkirakan seperti itu," tambahnya. Angka itu, jika terbukti benar, akan melonjakkan posisi Indonesia dalam peta ekonomi global secara signifikan.
Prabowo menjelaskan, kesenjangan data tersebut bermula dari volume besar aktivitas ekonomi yang hingga kini tak tersentuh statistik nasional. "Artinya apa? Banyak ekonomi kita tidak tercatat. Banyak sekali ekonomi kita yang berada di grey zone," tegasnya. Ia menunjuk sektor informal dan wilayah abu-abu sebagai penyimpan potensi triliunan rupiah yang melarikan diri dari radar resmi.
Kondisi itu, menurutnya, menjadi tantangan sekaligus peluang emas bagi tata kelola ekonomi ke depan. Perbaikan manajemen ekonomi, percepatan digitalisasi, serta penguatan sistem pendataan dan perpajakan dinilai kunci mengubah potensi tersembunyi itu menjadi kekuatan formal. "Saya kok yakin ya kita akan mencapai pertumbuhan yang jauh di atas itu. Masalahnya adalah sekali lagi, economic management kita," ucapnya.
Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh angka 6 persen dalam waktu dekat jika reformasi pengelolaan data dan formalisasi sektor informal berjalan efektif. Keyakinan itu menempatkan beban besar pada ombak kebijakan yang akan datang, mulai dari modernisasi Badan Pusat Statistik hingga eksekusi reformasi pajak yang selama ini sering tersandung di tingkat implementasi.
Analisis Redaksi
Klaim Presiden tentang GDP yang "under-reported" 40 persen bukan sekadar retorika kampanye, melainkan tantangan teknis yang berat bagi arsitek data nasional. Jika asumsi Bank Dunia dan pelaku pasar global benar, maka rasio utang ke PDB, pajak ke PDB, dan kapasitas fisik Indonesia selama ini dihitung berdasarkan penyebut yang terlalu kecil, sehingga kebijakan fiskal dan moneter berpotensi terdistorsi. Fokus pada "grey zone" mengisyaratkan arah kebijakan ke depan: agresifnya formalisasi melalui pendekatan digital, bukan sekadar raid administrasi.
Yang perlu diwaspadai adalah celah antara narasi politik di tingkat puncak dan kapasitas eksekusi di lapangan. Target pertumbuhan 6 persen membutuhkan investasi nyata dan peningkatan produktivitas, bukan hanya koreksi statistik. Langkah logis selanjutnya adalah transparansi metodologi perhitungan baru dari Badan Pusat Statistik serta roadmap konkret Direktorat Jenderal Pajak untuk menembak basis data ekonomi informal yang selama ini gelap. Tanpa keduanya, angka 40 persen itu hanya akan tetap menjadi angka di atas kertas.
BERITA TERKAIT (Ekonomi & Pasar)

Mantan Agen FBI Akui Curi Hampir $2,5 Juta Kripto untuk Beli Viniyard di Portugal

Pemerintah Siapkan Skema WFH/WFA untuk Urai Kemacetan Nataru 2026-2027

Paradoks Industri Pertahanan: Lonjakan Drone Tak Menyingkirkan Tank dan Jet Tempur
