Dorongan Percepatan Revisi UU Perlindungan Anak untuk Menangkal Cyberbullying di Era Digital
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu, Imelda menegaskan bahwa hukum harus memiliki nyali dan tidak tumpul dalam merespons dinamika perundungan siber yang semakin kompleks.
- Pembaruan regulasi ini didasari oleh fakta bahwa perundungan terhadap anak di berbagai platform media sosial masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari negara.
- Imelda mencatat bahwa pola kasus yang terjadi secara berulang kali menunjukkan kelemahan dalam kerangka hukum eksisting, sehingga menuntut penguatan regulasi serta ketegasan dalam penegakan hukum.
Aktivis perempuan Imelda Sari menyerukan percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai langkah krusial untuk memperkuat benteng perlindungan bagi anak-anak Indonesia dari ancaman perundungan di ruang digital. Dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu, Imelda menegaskan bahwa hukum harus memiliki nyali dan tidak tumpul dalam merespons dinamika perundungan siber yang semakin kompleks. "Kita dukung segera percepatan revisi UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama terkait perundungan anak di media sosial," tegas Imelda, menyoroti urgensi respons legislasi terhadap fenomena sosial yang kian mengkhawatirkan ini.
Pembaruan regulasi ini didasari oleh fakta bahwa perundungan terhadap anak di berbagai platform media sosial masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari negara. Imelda mencatat bahwa pola kasus yang terjadi secara berulang kali menunjukkan kelemahan dalam kerangka hukum eksisting, sehingga menuntut penguatan regulasi serta ketegasan dalam penegakan hukum. Penurunan standar perlindungan anak di dunia maya dinilai berisiko membuka celah eksploitasi dan kekerasan yang dapat berdampak psikologis jangka panjang bagi generasi muda.
Urgensi Regulasi Spesifik untuk Ruang Siber
Imelda menyoroti kasus viral mengenai anak Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menjadi sasaran perundungan di media sosial. Meskipun anak tersebut tidak mengetahui persis persoalan yang memicu serangan terhadap ayahnya, kasus ini menjadi cerminan rawannya posisi anak-anak dalam pusaran konflik politik atau sosial orang dewasa. "Hari ini anak Pak Dasco, besok bisa saja anak saya atau anak Anda dan anak bangsa lainnya," ujar Imelda, mengingatkan bahwa siapa pun rentan menjadi korban. Ia menilai revisi regulasi perlu secara khusus mengatur mekanisme perlindungan anak di ruang siber, termasuk prosedur penanganan cepat dan penghapusan konten perundungan guna meminimalkan dampak virality yang merusak.
Adopsi Praktik Global dan Momentum Hari Anak
Dalam upaya penyempurnaan hukum, Imelda mendorong agar pembaruan aturan tersebut mengacu pada praktik perlindungan anak di ruang digital yang telah diterapkan oleh sejumlah negara maju, salah satunya melalui Online Safety Act. Pendekatan berbasis bukti ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi Indonesia. Imelda menekankan bahwa anak-anak berusia di bawah 18 tahun wajib mendapatkan perlindungan menyeluruh dari berbagai bentuk kekerasan dan perundungan. Percepatan revisi undang-undang ini diharapkan menjadi prioritas utama pemerintah dan DPR, terutama di momentum Indonesia baru saja memperingati Hari Anak Internasional pada 20 November, sebagai wujud komitmen nyata negara terhadap hak-hak anak di era digital.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
