DJP Rekapitulasi: Setoran Pajak Digital Nasional Tembus Rp60,1 Triliun
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kontribusi sektor ekonomi digital terhadap penerimaan negara terus menunjukkan tren positif yang signifikan.
- Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, akumulasi setoran pajak dari sektor digital sejak 2020 hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai Rp60,1 triliun .
- Bimo Wijayanto , Direktur Jenderal Pajak, menyatakan bahwa transformasi digital tidak hanya mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menciptakan basis penerimaan pajak baru yang stabil.
Kontribusi sektor ekonomi digital terhadap penerimaan negara terus menunjukkan tren positif yang signifikan. Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, akumulasi setoran pajak dari sektor digital sejak 2020 hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai Rp60,1 triliun. Penerimaan ini bersumber dari empat pilar utama: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pajak atas pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).
Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak, menyatakan bahwa transformasi digital tidak hanya mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menciptakan basis penerimaan pajak baru yang stabil. "Perkembangan ekonomi digital membawa perubahan terhadap pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat," ujar Bimo dalam siaran pers yang dikutip pada Senin (23/11/2026). Pernyataan ini menegaskan peran strategis digitalisasi dalam memperluas cakupan wajib pajak di era modern.
PMSE Jadi Kontributor Terbesar, Kripto dan Fintech Mengikuti
Secara rinci, sektor PMSE menjadi tulang punggung terbesar dengan total setoran sebesar Rp46,36 triliun dari 249 pelaku usaha yang terdata sejak 2020. Tren setoran menunjukkan peningkatan konsisten setiap tahunnya, dimulai dari Rp731,4 miliar pada 2020, melonjak menjadi Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, hingga menembus Rp10,32 triliun pada 2025, dan berlanjut dengan Rp10,69 triliun pada periode Januari-Oktober 2026.
Sementara itu, pajak dari transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp2,23 triliun hingga Oktober 2026. Angka ini terdiri atas PPh Pasal 22 senilai Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri Rp881,82 miliar. Setoran kripto tumbuh dari Rp246,54 miliar pada 2022 menjadi Rp341,61 miliar pada periode Januari-Oktober 2026. Di sisi lain, sektor fintech menyumbang Rp5,5 triliun, yang bersumber dari PPh Pasal 23 (Rp1,53 triliun), PPh Pasal 26 (Rp728,28 miliar), dan PPN dalam negeri (Rp3,24 triliun). Setoran fintech mengalami fluktuasi, dengan puncak pada 2023 sebesar Rp1,11 triliun, lalu kembali naik menjadi Rp1,09 triliun pada periode Januari-Oktober 2026.
Optimisme Penerimaan Pajak Digital dan Peran SIPP
Sektor pengadaan pemerintah melalui Pajak SIPP juga memberikan kontribusi nyata dengan total penerimaan Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026. Komponen ini didominasi oleh PPN sebesar Rp5,57 triliun dan PPh Pasal 22 senilai Rp453,71 miliar. Tren setoran SIPP menunjukkan peningkatan tajam dari Rp402,38 miliar pada 2022 menjadi Rp1,95 triliun pada periode Januari-Oktober 2026, menunjukkan efisiensi dan digitalisasi sistem pengadaan yang berhasil memperkecil celah perpajakan.
Data komparatif pertumbuhan tahunan per sektor:
- PMSE: Rp731,4 M (2020) โ Rp10,69 T (Jan-Oct 2026)
- Kripto: Rp246,54 M (2022) โ Rp341,61 M (Jan-Oct 2026)
- Fintech: Rp446,39 M (2022) โ Rp1,09 T (Jan-Oct 2026)
- SIPP: Rp402,38 M (2022) โ Rp1,95 T (Jan-Oct 2026)
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kapolri Suyudi Mutasi Tiga Pati Polri Tersangka Penyadapan, Kejagung Tegaskan Proses Hukum Riza Chalid

Total Denda Rp690 Juta: OJK Sanksi Emiten TECH, Sosok Sean William Henley Jadi Sorotan

Menggugat Mitos Ketindihan: Bukti Ilmiah dan Mitigasi Sleep Paralysis
