Bupati Brebes Tegas Larang Pungutan Sekolah, Akademisi Desak Pembentukan Satgas Anti-Pungli

- Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma secara tegas melarang kepala sekolah di tingkat SD dan SMP negeri untuk melakukan pungutan kepada orang tua murid dengan alasan apa pun.
- Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin akses pendidikan dasar yang bebas dari beban biaya ilegal.
- Namun, para akademisi menekankan bahwa larangan tersebut harus disertai dengan pengawasan ketat agar tidak sekadar menjadi regulasi di atas kertas, melainkan benar-benar terimplementasi di lapangan.
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma secara tegas melarang kepala sekolah di tingkat SD dan SMP negeri untuk melakukan pungutan kepada orang tua murid dengan alasan apa pun. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin akses pendidikan dasar yang bebas dari beban biaya ilegal. Namun, para akademisi menekankan bahwa larangan tersebut harus disertai dengan pengawasan ketat agar tidak sekadar menjadi regulasi di atas kertas, melainkan benar-benar terimplementasi di lapangan.
Urgensi Tata Kelola Transparan dan Kanal Pengaduan
Indra Charismiadji, akademisi dari Universitas Harkat Negeri, mengapresiasi kebijakan tersebut namun mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola anggaran sekolah. Menurutnya, audit berkala terhadap sumber pendanaan dan penggunaan anggaran serta keterbukaan informasi penerimaan-pengeluaran dana menjadi kunci utama. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan kanal pengaduan yang aman dan independen, disertai sanksi tegas bagi pelanggar. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa biaya.
Rekomendasi Pembentukan Tim Supervisi Multiguna
Pengamat pendidikan Ubaid Matraji mengusulkan pembentukan Satgas Anti-Pungli Pendidikan yang melibatkan inspektorat, aparat penegak hukum, dan Ombudsman. Tim ini diharapkan melakukan pemeriksaan mendadak pada tahapan kritis seperti penerimaan murid baru hingga kelulusan. Berikut adalah poin-poin krusial yang harus diterapkan:
- Mekanisme aturan teknis yang jelas terkait pengawasan dan sanksi pelanggaran.
- Kanalisasi pengaduan yang bebas dari intimidasi atau diskriminasi bagi pelapor.
- Penanganan laporan secara transparan untuk identifikasi masalah tata kelola.
Ubaid mengingatkan, "Pendidikan karakter akan kehilangan makna jika ruang kelas mengajarkan kejujuran, tetapi tata kelola sekolah mempraktikkan pungli." Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kekuatan pengawasan rutin dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Ratusan Alumni Remaja Bernegara Bahas Masa Depan Karier dan Investasi di Ruang Dialog Nasional

Gempa Dangkal M 4,2 Guncang Padang Dini Hari, Getaran Terasa Hingga Solok

Pupuk Indonesia Gandeng Teknologi Global, Kembangkan Pabrik Amurea Fakfak dengan Emisi Rendah
