Polri Terapkan Sistem Delaying dan Penyekatan Berlapis di Lintasan Ketapang-Gilimanuk
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Strategi ini diumumkan dalam rapat koordinasi antisipasi angkutan Nataru yang dipimpin langsung oleh Komjen Roycke di Aula ASDP Cabang Ketapang, Banyuwangi, pada Sabtu (21/11/2026).
- Langkah preventif utama adalah penerapan delaying system dan penyekatan berlapis yang dimulai jauh sebelum kendaraan memasuki wilayah Banyuwangi.
- Komjen Roycke menjelaskan bahwa sistem tunda ini akan efektif diterapkan mulai dari Kabupaten Probolinggo guna memetakan dan memperlambat pergerakan armada sejak hulu.
Komjen Pol Roycke Harry Langie, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi, menegaskan bahwa pengamanan lalu lintas menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di lintasan Ketapang-Gilimanuk akan mengadopsi pola rekayasa yang telah terbukti efektif di Merak-Bakauheni. Strategi ini diumumkan dalam rapat koordinasi antisipasi angkutan Nataru yang dipimpin langsung oleh Komjen Roycke di Aula ASDP Cabang Ketapang, Banyuwangi, pada Sabtu (21/11/2026).
Langkah preventif utama adalah penerapan delaying system dan penyekatan berlapis yang dimulai jauh sebelum kendaraan memasuki wilayah Banyuwangi. Komjen Roycke menjelaskan bahwa sistem tunda ini akan efektif diterapkan mulai dari Kabupaten Probolinggo guna memetakan dan memperlambat pergerakan armada sejak hulu. Penyekatan ini ditargetkan khusus untuk memblokir masuknya kendaraan angkutan barang berat ke wilayah aglomerasi pelabuhan.
Penyekatan Spesifik Kendaraan Golongan VII
Berdasarkan kesepakatan rapat terakhir, kendaraan angkutan barang golongan VII ke atas atau yang memiliki tiga sumbu lebih dilarang melintas sepenuhnya selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru. "Jangan dibiarkan kendaraan yang dilarang melintas lolos hingga ke Banyuwangi baru disekat, karena pasti memicu penumpukan," tegas Komjen Roycke. Oleh karena itu, barikade dan penyekatan akan dibentang ketat dari wilayah Probolinggo hingga Situbondo. Pola ini meniru skema Merak-Bakauheni di mana setiap Polres yang berjaga di sepanjang jalur tol maupun arteri disiapkan untuk mengoperasikan kegiatan nasional atau buffer zone atau area penyangga di rest area untuk menahan kendaraan secara bertahap.
Manajemen Buffer Zone dan Pos Taktis Terpadu
Untuk mengatur keluar-masuk kendaraan dari area penyangga menuju pelabuhan, Polri menerapkan sistem pergerakan yang ketat. Jalur dari rest area penyangga menuju pelabuhan diatur layaknya selongsong peluru, yang sepenuhnya bergantung pada kapasitas ruang tunggu pelabuhan dan status kondisi bongkar muat secara real-time. Selain itu, untuk mengantisipasi potensi gangguan cuaca ekstrem yang sering melanda perairan Selat Bali, Polri bersama pemangku kepentingan terkait akan membentuk pos taktis sebagai pusat kendali terpadu. Komjen Roycke mengingatkan bahwa meskipun cuaca adalah faktor alam yang tidak bisa dikendalikan, dampaknya dapat diimbangi melalui kesiapan manajemen buffer zone dan koordinasi informasi yang masif.
- Penerapan delaying system dimulai dari Kabupaten Probolinggo.
- Larangan melintas untuk kendaraan barang golongan VII ke atas berlaku dari Probolinggo hingga Situbondo.
- Polres sepanjang jalur mengoperasikan buffer zone di rest area untuk menahan kendaraan.
- Pembentukan pos taktis terpadu untuk koordinasi cuaca dan manajemen lalu lintas.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
