Mantan Kapolri Jadi Tersangka, Fadli Zon Ungkap Nomor Pribadi Disadap Ilegal 5 Tahun
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi mengonfirmasi nomor telepon pribadinya menjadi sasaran penyadapan ilegal selama lima tahun terakhir, tepatnya sejak 2021 hingga 2026 .
- Pengakuan tersebut disampaikan melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya, @fadlizon, setelah dirinya diperiksa oleh kepolisian sebagai salah satu korban dalam kasus yang kini tengah disidik.
- Dalam keterangannya, Fadli Zon menyebut bahwa ia dimintai klarifikasi dua kali oleh aparat penegak hukum terkait dugaan pelanggaran privasi yang serius ini.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi mengonfirmasi nomor telepon pribadinya menjadi sasaran penyadapan ilegal selama lima tahun terakhir, tepatnya sejak 2021 hingga 2026. Pengakuan tersebut disampaikan melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya, @fadlizon, setelah dirinya diperiksa oleh kepolisian sebagai salah satu korban dalam kasus yang kini tengah disidik. Dalam keterangannya, Fadli Zon menyebut bahwa ia dimintai klarifikasi dua kali oleh aparat penegak hukum terkait dugaan pelanggaran privasi yang serius ini.
Menurut Fadli, pemeriksaan tersebut mengungkap fakta bahwa nomor selulernya tercatat sebagai salah satu target dengan durasi penyadapan terpanjang di antara para tokoh lain yang terdampak. Ia menegaskan bahwa penyadapan itu dilakukan saat ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. "Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap," tulisnya pada Minggu (22/11/2026). Meski demikian, Fadli belum merinci identitas pelaku maupun motif di balik tindakan ilegal tersebut.
Empat Tersangka Dibekuk, Eks Kapolri Dikaitkan dengan Praktik Gelap
Kasus ini memicu guncangan besar di tubuh institusi keamanan nasional, dengan empat nama tersangka yang kini dalam sorotan. Tersangka tersebut meliputi eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, menyatakan bahwa para tersangka terindikasi melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo serta berbagai tokoh politik, jurnalis, pengusaha, media, tokoh ormas, dan LSM.
Upaya Penghapusan Log Digital di Oktober 2026
Pemeriksaan awal mengindikasikan bahwa praktik penyadapan tanpa prosedur hukum ini secara intensif berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026, meski klaim Fadli Zon menjangkau periode yang lebih panjang, yaitu sejak 2021. Fakta baru yang mengkhawatirkan terungkap mengenai upaya para tersangka yang diduga telah menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan jejak perbuatan mereka. Tindakan ini menambah kompleksitas dalam proses penyidikan, mengingat integritas data forensik digital menjadi kunci utama dalam membuktikan motif dan alur perintah dari operasi snoop ini.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dampak IEU-CEPA: Ekspor RI ke Eropa Diproyeksi Naik 14%, PDB Tembus Rp541 Triliun

Investasi 1,8 Miliar Dolar AS: Indonesia Teken Kerja Sama Teknologi Ubah Batu Bara Menjadi Etanol

Pencarian 39 Pekerja Hilang di Pabrik Permen Cikande Dipercepat, Api Masih Menyala
