Kecaman BKPRMI: Anak Sufmi Dasco Dilarang Terseret Dinamika Politik
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu, Bahta menyatakan bahwa anak harus dilindungi, bukan dijadikan sasaran kebencian atau dikorbankan dalam pertarungan kepentingan politik.
- "Saya mengecam keras segala bentuk perundungan terhadap anak, baik di dunia nyata maupun ruang digital.
- Jangan pernah menyeret anak-anak ke dalam persoalan, perbedaan pandangan, apalagi pertarungan politik orang tuanya," ujar Bahta.
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI), Sedek Rahman Bahta, mengecam keras dugaan tindakan perundungan atau bullying terhadap anak Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang marak di media sosial. Bahta menegaskan bahwa menjadikan anak sebagai sasaran akibat perbedaan pandangan maupun dinamika politik yang melibatkan orang tua mereka merupakan tindakan yang tidak bermoral, tidak beretika, serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu, Bahta menyatakan bahwa anak harus dilindungi, bukan dijadikan sasaran kebencian atau dikorbankan dalam pertarungan kepentingan politik.
"Saya mengecam keras segala bentuk perundungan terhadap anak, baik di dunia nyata maupun ruang digital. Jangan pernah menyeret anak-anak ke dalam persoalan, perbedaan pandangan, apalagi pertarungan politik orang tuanya," ujar Bahta. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap eskalasi tensi digital yang mengabaikan privasi dan perlindungan hak-hak anak. Bahta menilai langkah Dasco yang mempertimbangkan upaya hukum merupakan hak konstitusional yang patut dihormati, sejalan dengan prinsip bahwa penegakan hukum diperlukan agar ruang digital tidak menjadi tempat bebas untuk melakukan intimidasi dan penghinaan terhadap siapa pun.
Hak Konstitusional dan Pelindungan Anak dari Serangan Siber
Lebih lanjut, Bahta menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak fundamental atas perlindungan, rasa aman, martabat, serta tumbuh kembang yang sehat. Oleh karena itu, tidak ada pembenaran hukum maupun moral terhadap tindakan perundungan dengan alasan kebebasan berekspresi maupun perbedaan pilihan politik. Ia mengingatkan bahwa demokrasi harus dibangun dengan adab dan kedewasaan; kritik terhadap pejabat atau kebijakan politik memang hal yang wajar, namun menyerang anak dan keluarga adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Pendekatan hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebebasan digital tidak melampaui batas-batas etika sosial yang melindungi kelompok rentan.
Ajakan ke Budaya Digital Santun dan Peran Negara
Sebagai organisasi kepemudaan dan remaja masjid, BKPRMI mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan pengguna media sosial, untuk membangun budaya digital yang santun, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Dalam konteks perlindungan yang lebih luas, Bahta mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus perundungan anak di ruang siber serta memperkuat edukasi dan perlindungan terhadap anak. Ia berharap, "Jangan sampai anak-anak menjadi korban kebencian orang dewasa. Mari kita jaga ruang digital Indonesia agar menjadi ruang yang sehat, beradab, dan aman bagi generasi penerus bangsa." Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya bebas, tetapi juga beradab dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menggugat Mitos Ketindihan: Bukti Ilmiah dan Mitigasi Sleep Paralysis

Dari Asia ke Indonesia: Mengapa Badak Jawa Hanya Bertahan di Ujung Kulon

Kerentanan Eksklusif Badak Jawa: Fakta Biologis dan Tantangan Konservasi di Ujung Kulon
