Gagas Wajib Belajar 13 Tahun Sejak TK, IGTKI Desak Klarifikasi Regulasi Pendidikan Anak Usia Dini
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Gagasan strategis ini disampaikan saat puncak acara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 yang berlangsung di gedung pertemuan Universitas Muria Kudus (UMK) , Jawa Tengah.
- Eka menegaskan bahwa kebijakan tersebut memerlukan kejelasan regulasi terkait batas usia pendidikan formal dan non-formal, dengan kampanye publik agar anak tidak melewati fase TK sebelum masuk ke sekolah dasar.
- Aspirasi krusial ini telah disampaikan langsung kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad , beserta jajaran pengurus IGTKI-PGRI Pusat.
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (PP IGTKI-PGRI), Eka Putri Handayani, resmi menggagas penerapan skema wajib belajar selama 13 tahun yang dimulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Gagasan strategis ini disampaikan saat puncak acara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 yang berlangsung di gedung pertemuan Universitas Muria Kudus (UMK), Jawa Tengah. Eka menegaskan bahwa kebijakan tersebut memerlukan kejelasan regulasi terkait batas usia pendidikan formal dan non-formal, dengan kampanye publik agar anak tidak melewati fase TK sebelum masuk ke sekolah dasar.
Aspirasi krusial ini telah disampaikan langsung kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, beserta jajaran pengurus IGTKI-PGRI Pusat. Inti usulan tersebut adalah penetapan rentang usia 4-6 tahun sebagai standar baku untuk mengikuti pendidikan TK. Dengan batas usia yang jelas, pembagian layanan pendidikan anak usia dini dapat terarah. Selain itu, Eka berharap Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang sedang digodok akan berpihak penuh pada profesi guru TK, sehingga peran mereka dalam fondasi pendidikan nasional diakui secara formal.
Reformasi Rombongan Belajar dan Penyelesaian Isu Kepegawaian
Dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan di kelas, IGTKI mengusulkan rasio rombongan belajar (rombel) dengan ketentuan 2:15. Eka menjelaskan bahwa guru kesulitan menjaga keamanan dan fokus belajar saat menangani 16-17 anak aktif sekaligus, yang kerap memicu insiden keselamatan. Rasio yang lebih ketat diharapkan meminimalisir potensi kelalaian dan sengketa hukum dengan orang tua. Selain aspek kurikulum, IGTKI juga mendesak pemerintah untuk meratakan kebijakan inpassing serta mempercepat pengangkatan guru TK menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk menjaga guru tetap bertugas di sekolah asalnya setelah diangkat.
Urgensi Kesejahteraan dan Peran Organisasi Profesi
Eka mengingatkan bahwa semua guru wajib bergabung dalam organisasi profesi sesuai keahlian untuk mengadvokasi hak-hak mereka. Menurutnya, organisasi berfungsi sebagai jalur resmi untuk menyampaikan keluhan, mulai dari tingkat kecamatan hingga pusat, termasuk isu pencairan gaji guru sertifikasi yang kerap terhambat. Melalui penataan regulasi, peningkatan kesejahteraan, dan kepastian status kepegawaian, IGTKI berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius pada eksistensi guru TK sebagai pilar utama dalam memajukan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
