Airlangga Hartarto: 90,4% Pos Tarif Nol Persen untuk Eksportir Pasca-IEU-CEPA
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Ia menegaskan, 90,4 persen pos tarif akan langsung menikmati tarif nol persen sejak hari pertama perjanjian berlaku.
- Detail Implementasi Tarif dan Komoditas Unggulan Sisa 8,37 persen pos tarif lainnya akan dihapuskan secara bertahap dalam kurun waktu 3 hingga 15 tahun , atau melalui mekanisme kuota tarif (tariff rate quotas).
- Airlangga menambahkan bahwa sektor padat karya akan menjadi penerima manfaat pertama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa implementasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan memberikan keuntungan langsung bagi para eksportir nasional. Ia menegaskan, 90,4 persen pos tarif akan langsung menikmati tarif nol persen sejak hari pertama perjanjian berlaku. Pernyataan ini disampaikan dalam acara penandatanganan kerja sama Indonesia–Uni Eropa yang dipantau dari Jakarta, Sabtu, menandai langkah strategis untuk memperluas akses pasar komoditas unggulan Indonesia ke Eropa.
Detail Implementasi Tarif dan Komoditas Unggulan
Sisa 8,37 persen pos tarif lainnya akan dihapuskan secara bertahap dalam kurun waktu 3 hingga 15 tahun, atau melalui mekanisme kuota tarif (tariff rate quotas). Airlangga menambahkan bahwa sektor padat karya akan menjadi penerima manfaat pertama. Komoditas yang langsung menikmati tarif nol persen sejak perjanjian berlaku meliputi:
- Minyak kelapa sawit beserta produk turunannya,
- Produk garmen, kain, atau tekstil, serta aksesori,
- Aksesori dan alas kaki, termasuk sepatu kulit, sneakers, sepatu olahraga, dan sandal.
Akses tarif preferensial ini diyakini akan meningkatkan daya saing produk ekspor unggulan Indonesia di pasar Eropa, sejalan dengan upaya menembus pasar Eropa melalui penghapusan hambatan bea masuk.
Investasi, Lapangan Kerja, dan Proses Ratifikasi
Di samping manfaat tarif, masuknya modal dan teknologi ramah lingkungan dari Eropa akan mendorong pembangunan pabrik-pabrik pengolahan dalam negeri serta penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Setelah penandatanganan, kedua pihak akan segera menempuh proses ratifikasi dan penyelesaian prosedur hukum domestik masing-masing. Proses ini ditargetkan rampung sebelum perjanjian resmi berlaku penuh (entry into force) pada tahun 2027. Secara paralel, pemerintah dan pelaku usaha akan menyiapkan aturan pelaksana agar manfaat kesepakatan ini dapat dioptimalkan di lapangan, sebagai langkah nyata untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan bersaing di pasar global.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Riset Terbaru: Video Pendek Berpotensi Mengganggu Konsentrasi Anak Sekolah

BP Tapera Raih Ganda Penghargaan ICC100Brands, Perkuat Transformasi Digital Layanan Perumahan

Gunung Ibu Erupsi: Kolom Abu Capai 400 Meter, Status Waspada Ditingkatkan
