Reformasi Tata Kelola Tambang: Asosiasi Morowali Dorong 70% Hasil untuk Negara dengan Syarat Transparansi
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Asosiasi Penambang Morowali atau Morowali Miners Association memberikan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan 70 persen hasil pertambangan kepada negara.
- Dukungan ini disampaikan sebagai upaya strategis untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam sekaligus menegaskan komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik.
- Menurut Syahnil, rencana tersebut bukan sekadar tentang meningkatkan penerimaan negara, melainkan harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan nasional.
Asosiasi Penambang Morowali atau Morowali Miners Association memberikan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan 70 persen hasil pertambangan kepada negara. Dukungan ini disampaikan sebagai upaya strategis untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam sekaligus menegaskan komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik. Syahnil Umar, Ketua Asosiasi Penambang Morowali, menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan sumber daya alam harus berlangsung secara transparan, adil, dan bertanggung jawab agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah penghasil tambang.
Menurut Syahnil, rencana tersebut bukan sekadar tentang meningkatkan penerimaan negara, melainkan harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan nasional. Persoalan mendasar di sektor ini menyangkut sistem perizinan, pengawasan, tanggung jawab lingkungan, serta distribusi manfaat ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, peningkatan porsi hasil tambang untuk negara harus disertai dengan pembenahan sistem guna menutup celah penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindih regulasi, praktik korupsi, serta potensi kebocoran penerimaan negara.
Menjaga Keseimbangan antara Penerimaan Negara dan Kebangkitan Daerah
Selain memperkuat pengawasan, pemerintah perlu memastikan kewajiban perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi, kegiatan pascatambang, dan pemulihan lingkungan terpenuhi. Syahnil menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh hanya menikmati keuntungan dari eksploitasi mineral, sementara dampak kerusakan lingkungan ditanggung masyarakat. Asosiasi juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penerimaan negara agar nilai ekonomi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat lebih adil. Namun, skema pembagian hasil tersebut perlu disusun berdasarkan perhitungan ekonomi yang transparan, terukur, dan memiliki landasan hukum yang kuat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan investasi serta kelayakan operasional perusahaan.
Keberlanjutan Investasi dan Perlindungan Pengusaha Lokal
Di sisi lain, reformasi tata kelola pertambangan harus memberikan kepastian usaha bagi operator tambang nasional, perusahaan jasa pertambangan, dan pengusaha lokal. Kepastian tersebut mencakup ruang lingkup pekerjaan, mekanisme kontrak, imbal jasa, perizinan, hingga keberlanjutan kegiatan operasional. Syahnil berharap pengusaha jasa pertambangan nasional dan daerah tidak terus berada dalam posisi rentan akibat ketidakpastian kebijakan. Ia menekankan bahwa daerah penghasil tambang tidak boleh hanya menjadi lokasi eksploitasi, tetapi harus bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai industri pertambangan.
Asosiasi Penambang Morowali berharap rencana kebijakan Presiden dapat ditindaklanjuti melalui regulasi komprehensif dengan melibatkan pemerintah, pelaku industri, asosiasi pertambangan, serta pengusaha jasa pertambangan nasional dan daerah. Pelibatan berbagai pihak ini dinilai penting agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi dunia usaha. Syahnil menegaskan bahwa tujuan akhirnya bukan sekadar memperbesar bagian negara, melainkan memastikan kekayaan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan, kepastian hukum, tanggung jawab lingkungan, dan iklim investasi yang sehat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
