Percepatan Revisi UU Pertahanan Negara: Menko Yusril dan Menhan Sjafrie Targetkan RUU Masuk Paripurna Awal 2027
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat (20/11) di Jakarta tersebut, kedua tokoh kunci ini menyepakati target pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) agar dapat masuk pada awal tahun 2027 .
- Langkah strategis ini diambil untuk merespons urgensi modernisasi regulasi pertahanan Indonesia yang dianggap sudah tertinggal jauh dari dinamika keamanan global saat ini.
- Yusril menjelaskan bahwa revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara saat ini tengah diakselerasi secara intensif oleh Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR RI.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, resmi memenuhi undangan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, untuk membahas percepatan revisi Undang-Undang (UU) Pertahanan Negara. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat (20/11) di Jakarta tersebut, kedua tokoh kunci ini menyepakati target pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) agar dapat masuk pada awal tahun 2027. Langkah strategis ini diambil untuk merespons urgensi modernisasi regulasi pertahanan Indonesia yang dianggap sudah tertinggal jauh dari dinamika keamanan global saat ini.
Yusril menjelaskan bahwa revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara saat ini tengah diakselerasi secara intensif oleh Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR RI. Ia mengungkapkan bahwa permintaan percepatan proses pembahasan datang langsung dari Menhan Sjafrie, mengingat yurisdiksi UU tersebut pertama kali diajukan saat Yusril menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati. Keterlibatan Yusril kini tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi juga penyiapan teknis RUU agar sesuai dengan standar hukum terkini.
Menyesuaikan Regulasi dengan Geopolitik dan Era Cyber War
Kebutuhan mendesak untuk mengubah aturan main pertahanan Indonesia berakar dari perubahan lingkungan strategis selama hampir seperempat abad. Yusril menegaskan bahwa UU lama tidak lagi relevan untuk menghadapi tantangan kontemporer. Faktor pendorong utama revisi ini mencakup beberapa aspek kritis berikut:
- Perubahan geopolitik global yang mempengaruhi ancaman keamanan regional dan nasional.
- Perkembangan teknologi militer mutakhir yang memerlukan payung hukum baru.
- Ancaman siber (cyber war) yang menjadi domain pertempuran utama di abad 21.
- Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam strategi pertahanan negara.
Silaturahmi Politik Hukum dan Batas Kewenangan Aparat
Pertemuan ini juga menjadi momen nostalgia bagi kedua pejabat tinggi yang telah mengenal satu sama lain sejak era 1990-an. Yusril mengenang masa dirinya menjabat Asisten Menteri Sekretaris Negara dan Sjafrie sebagai Pangdam Jaya, di mana keduanya memiliki pengalaman bersama dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 serta situasi menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto. Namun, Yusril menegaskan bahwa agenda diskusi semata-mata berfokus pada teknis revisi undang-undang, tanpa melibatkan spekulasi politik, seperti isu calon wakil presiden. Ia membantah adanya pembahasan mengenai isu penyadapan atau tindak pidana makar; isu tersebut merupakan ranah kepolisisan dalam penegakan hukum. Peran Kemenko Kumham Imipas dalam isu-isu sensitif tersebut terbatas pada aspek penerapan dan penafsiran hukum sesuai KUHP dan UU ITE, dengan Menhan Sjafrie yang dikenal disiplin tidak akan melampaui ruang lingkup kewenangannya.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bank Indonesia: Program Pemerintah Berhasil Mendorong Lonjakan Kredit di Sektor Swasta

APPI Waspadai Disrupsi Pasokan Gas Bumi yang Mengancam Target Swasembada Pangan Nasional

Angga Yunanda Proksikan Piala Mieke Widjaja untuk Shenina Cinnamon di FFI 2026
