Komitmen DPR Percepat Penetapan Istithaah, Hindari Kuota Haji 2027 Terbuang
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang , mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk mempercepat proses penetapan kelayakan kesehatan atau istithaah bagi calon jamaah haji.
- Langkah strategis ini dinilai krusial untuk mengantisipasi potensi hilangnya kuota haji tahun 2027 yang dapat terbuang akibat lambatnya kepastian administratif dan medis.
- Percepatan ini menjadi prioritas utama mengingat istithaah tidak hanya sebatas pemeriksaan fisik, melainkan mencakup kemampuan finansial, transportasi, waktu, dan keamanan.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk mempercepat proses penetapan kelayakan kesehatan atau istithaah bagi calon jamaah haji. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk mengantisipasi potensi hilangnya kuota haji tahun 2027 yang dapat terbuang akibat lambatnya kepastian administratif dan medis. Dalam keterangan pers di sela kunjungannya ke Makassar pada Sabtu (24/5), Marwan menegaskan bahwa kepastian status kesehatan harus segera diberikan agar calon jamaah memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) secara lancar.
Percepatan ini menjadi prioritas utama mengingat istithaah tidak hanya sebatas pemeriksaan fisik, melainkan mencakup kemampuan finansial, transportasi, waktu, dan keamanan. Tanpa kepastian status tersebut, calon jamaah yang telah masuk dalam alokasi kuota provinsi berpotensi gagal berangkat karena tidak mampu melunasi biaya tepat waktu. Marwan menjelaskan bahwa DPR telah menerima berbagai laporan mengenai kendala teknis dalam proses penetapan ini, sehingga menuntut koordinasi yang lebih intensif antar-instansi terkait untuk mengatasi hambatan tersebut secara fundamental.
Sinergi Regulasi Kesehatan dan Fleksibilitas Administratif
Marwan menegaskan bahwa acuan utama persyaratan kesehatan tetap harus mengikuti ketentuan pemerintah Arab Saudi, namun ada ruang diskursif untuk membahas ketentuan tertentu agar tidak menjadi penghalang bagi jamaah yang sebenarnya memenuhi syarat. Selain aspek kesehatan, DPR menyoroti risiko kuota provinsi yang tidak terserap optimal karena keterlambatan administrasi. Untuk memitigasi hal ini, pemerintah telah menyiapkan skema dua tahap pelunasan Bipih untuk musim haji 1448 H (2027 M), dengan rincian jadwal berikut:
- Tahap 1: Pelunasan Bipih dibuka hingga 10 Desember 2026.
- Tahap 2: Diberlakukan pada 16 hingga 31 Desember 2026 untuk menyerap sisa kuota yang masih tersedia.
Mekanisme dua tahap ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh calon jamaah, memberikan ruang lebih longgar bagi mereka yang baru saja menyelesaikan pemeriksaan kesehatan untuk segera melunasi kewajiban finansialnya tanpa kekhawatiran kehilangan kuota.
Terobosan Infrastruktur untuk Menjangkau Wilayah Terpencil
Tantangan signifikan lainnya adalah keterbatasan akses pemeriksaan kesehatan bagi jamaah di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Kondisi geografis yang sulit serta minimnya fasilitas kesehatan di daerah dinilai menjadi penyebab utama perlambatan proses verifikasi istithaah. Marwan mendorong Kemenhaj untuk melakukan terobosan melalui kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memperkuat infrastruktur pelayanan kesehatan.
Terutama, ia meminta Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji) untuk memperketat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar layanan pemeriksaan dapat menjangkau seluruh calon jamaah secara merata. Dengan percepatan penetapan istithaah yang inklusif, pemerintah tidak hanya memperlancar pelunasan biaya, tetapi juga memberikan kepastian keberangkatan lebih awal. Hal ini memungkinkan calon jamaah mempersiapkan diri secara optimal, sekaligus memastikan seluruh kuota haji 2027 terisi penuh dan tidak terbuang sia-sia akibat persoalan teknis serta administratif.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
