Kemkomdigi Rumus Tarif Adil Pengantaran untuk Lindungi Kurir dan UMKM, Implementasi Perpres 27/2026
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Inisiatif ini merupakan tindak lanjut langsung dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
- Edwin menjelaskan bahwa proses penetapan skema tarif memerlukan kehati-hatian tinggi karena dampak finansialnya meluas.
- Jika tarif ditetapkan terlalu rendah, kelangsungan bisnis aplikasi transportasi daring serta keberlangsungan usaha UMKM dapat terancam.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah memformulasikan pedoman tarif pengantaran barang dan makanan yang berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengemudi, perusahaan aplikasi, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inisiatif ini merupakan tindak lanjut langsung dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan bahwa regulasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan secara signifikan dalam rantai distribusi digital.
Edwin menjelaskan bahwa proses penetapan skema tarif memerlukan kehati-hatian tinggi karena dampak finansialnya meluas. Jika tarif ditetapkan terlalu rendah, kelangsungan bisnis aplikasi transportasi daring serta keberlangsungan usaha UMKM dapat terancam. Sebaliknya, tarif yang terlalu tinggi akan menekan daya beli konsumen dan menurunkan volume penjualan produk UMKM. Oleh karena itu, Kemkomdigi melakukan pendekatan dialogis dengan melibatkan regulator, pengemudi, aplikator, dan Kementerian UMKM untuk menjaga proporsi yang adil. "Kita tidak mau mengambil kebijakan yang nanti malah menyusahkan baik itu kurir online, baik itu aplikator, ataupun nanti UMKM-nya," ujar Edwin dalam keterangan pers di Jakarta.
Audiensi dengan FDTOI dan Peninjauan Program Aplikator
Pemerintah baru-baru ini menggelar pertemuan dengan perwakilan pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) untuk menyerap aspirasi di lapangan. Edwin mencatat bahwa keluhan utama para pengemudi bukan tentang kenaikan tarif secara ekstrem, melainkan tuntutan kompensasi yang proporsional dengan biaya operasional riil. Para pengemudi mengharapkan adanya perhitungan yang transparan mengenai besaran biaya yang mereka keluarkan setiap pengantaran.
Beberapa aspek biaya operasional yang menjadi fokus perhatian dalam audiensi tersebut meliputi:
- Biaya bahan bakar (bensin) yang fluktuatif;
- Biaya perawatan berkala kendaraan;
- Tenaga dan alokasi waktu kerja;
- Risiko kerja di lapangan, termasuk keselamatan dan insiden tidak terduga.
Keseimbangan Ekosistem dan Penutup Proses Regulasi
Edwin menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memaksakan kebijakan sepihak yang justru meningkatkan friksi dalam ekosistem digital. "Jadi bagaimana menetapkan porsi yang adil, itu adalah pekerjaan yang harus ada pemahaman dan dialog sesama kami regulator, pengemudi, aplikator, dan juga nanti dengan Menteri UMKM. Inilah kita menjaga keseimbangannya," tegasnya. Proses ini menjadi landasan sebelum peraturan menteri resmi diterbitkan, memastikan bahwa setiap elemen dalam rantai logistik digital memiliki ruang bernapas yang sehat secara ekonomi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
