Indonesia Bidik Pasar Karbon Global: Jaga Integritas untuk Jaring Pasar Jepang, Singapura, dan CORSIA
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Otomatisasi Regulasi dan Potensi Pasar Regional Ilham , Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, memaparkan bahwa kebutuhan kredit karbon NbS melalui mekanisme Article 6.2 sangat mendesak.
- Poin-poin kunci potensi pasar yang dibidik Indonesia meliputi: Singapura : Mengizinkan penggunaan kredit karbon internasional untuk mengimbangi maksimal 5 persen emisi kena pajak perusahaan.
- Jepang : Melalui mekanisme JCM dengan target mitigasi internasional kumulatif sekitar 100 juta ton CO2 hingga tahun 2030.
Indonesia membidik pasar karbon internasional mandatori di bawah mekanisme Article 6 Paris Agreement untuk mengoptimalkan potensi karbon dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam (nature-based solutions atau NbS). Langkah strategis ini diungkap Laksmi Wijayanti, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, yang menegaskan bahwa peluang kerja sama semakin terbuka dengan adanya permintaan signifikan dari Singapura, Jepang, dan skema penerbangan internasional ICAO-CORSIA. Menurut Laksmi, pasar karbon internasional saat ini menuntut kredit berkualitas tinggi dengan integritas yang terjamin, mencakup pencegahan penghitungan ganda (double counting) serta transparansi pencatatan karbon.
"Jalur transaksi karbon hutan melalui Article 6 membutuhkan tata kelola yang jelas, penghitungan yang kredibel, perlindungan lingkungan dan sosial, akuntansi yang transparan, serta skema yang layak secara komersial bagi investor dan pembeli," ujar Laksmi dalam keterangannya di Jakarta. Ia menambahkan bahwa potensi karbon hutan Indonesia sangat besar, mencapai 13,4 gigaton CO2 berdasarkan data BloombergNEF 2025, sebuah angka yang menjadi modal utama bagi negara untuk menarik minat investor global.
Otomatisasi Regulasi dan Potensi Pasar Regional
Ilham, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, memaparkan bahwa kebutuhan kredit karbon NbS melalui mekanisme Article 6.2 sangat mendesak. Poin-poin kunci potensi pasar yang dibidik Indonesia meliputi:
- Singapura: Mengizinkan penggunaan kredit karbon internasional untuk mengimbangi maksimal 5 persen emisi kena pajak perusahaan.
- Jepang: Melalui mekanisme JCM dengan target mitigasi internasional kumulatif sekitar 100 juta ton CO2 hingga tahun 2030. Indonesia menjajaki kerja sama ini dengan memasukkan gambut dan mangrove sebagai pembeda utama.
- ICAO-CORSIA: Diperkirakan membutuhkan 200-250 juta unit karbon yang memenuhi syarat hingga Januari 2028.
Tantangan Teknis dan Dinamika Permintaan
Perwakilan Regional Verra untuk Asia dan Pasifik, Win Sim Tan, menyatakan bahwa penggunaan metodologi yang sudah tersedia dapat mempercepat pengembangan proyek karbon, sehingga pemerintah tidak perlu menyusun metodologi baru dari awal. Namun, Andrea Bonzanni dari International Emissions Trading Association (IETA) mengingatkan bahwa Indonesia perlu terlibat serius dalam pembahasan teknis mekanisme Pasal 6.4 di sesi negosiasi COP31 UNFCCC di Antalya, Turki. Hal ini karena isu permanensi dan metodologi standar saat ini belum mengakomodir sektor kehutanan secara memadai dalam draft pembahasan. Di sisi lain, Eron Bloomgarden, CEO Emergent, menyoroti bahwa negara-negara berhutan membutuhkan kepastian permintaan jangka panjang, sementara pembeli membutuhkan kepastian pasokan, sebuah keseimbangan yang harus dijaga agar ekosistem perdagangan karbon tetap sehat dan berkelanjutan bagi target iklim nasional Indonesia yang sejalan dengan transisi ke ekonomi hijau.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
