Hanif Faisol: Realisasi BBM Subsidi Nelayan Baru 30 Persen, Integrasi Data Jadi Kendala Utama
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Hanif Faisol Nurofiq , Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait minimnya penyerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk sektor perikanan .
- Dari total alokasi kuota 2,24 juta kiloliter yang diperuntukkan bagi nelayan, baru 764 ribu kiloliter yang terserap.
- Angka ini menunjukkan tingkat realisasi hanya mencapai 30 persen , sebuah indikator krusial yang menyoroti adanya hambatan sistemik dalam distribusi hak nelayan terhadap energi murah.
Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait minimnya penyerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk sektor perikanan. Dari total alokasi kuota 2,24 juta kiloliter yang diperuntukkan bagi nelayan, baru 764 ribu kiloliter yang terserap. Angka ini menunjukkan tingkat realisasi hanya mencapai 30 persen, sebuah indikator krusial yang menyoroti adanya hambatan sistemik dalam distribusi hak nelayan terhadap energi murah.
Pernyataan ini disampaikan Hanif Faisol saat meninjau integrasi data nelayan di Cirebon, Jawa Barat, pada Jumat (20/11/2026). Ia menekankan bahwa BBM merupakan kebutuhan vital bagi nelayan yang harus tersedia setiap kali mereka berangkat melaut. Namun, data dari BPH Migas untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi serapan masih sangat rendah, sebuah kondisi yang disayangkan karena seharusnya subsidi ini menjadi penopang utama produktivitas sektor perikanan tangkap nasional.
Hambatan Integrasi Data dan Ketidaksinkronan Pembelianan
Akhir-akhir ini, kendala utama yang melanda adalah lambatnya proses integrasi data nelayan. Hal ini menyebabkan banyak nelayan kesulitan mendapatkan hak mereka atas BBM bersubsidi. Hanif Faisol menjelaskan bahwa perhitungan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan kebutuhan riil BBM bersubsidi nelayan sebenarnya mencapai 5 juta kiloliter. Namun, dari jatah yang tersedia, realisasinya baru sekitar 700-an ribu kiloliter. Terdapat kesenjangan data yang signifikan, karena rekapitulasi resmi hanya mencatat pembelian melalui SPBUN. Di sisi lain, banyak nelayan tetap membeli BBM di SPBU umum yang belum terdata, memperburuk akurasi distribusi dan membebani beban biaya mereka.
Pertumbuhan Infrastruktur SPBUN dan Arah Solusi
Dari sisi ketersediaan lokasi pembelian, data Pertamina Patra Niaga menunjukkan bahwa saat ini baru tersedia 416 SPBUN di berbagai lokasi, sementara 98 unit lainnya masih dalam proses konstruksi. Keterbatasan akses ini menjadi penghalang berat, terutama bagi nelayan yang berbasis di wilayah terpencil yang jauh dari titik pengisian BBM. "Perluasan layanan ini sangatlah penting terutama bagi nelayan yang lokasinya jauh dari tempat pengisian BBM," tegas Hanif Faisol. Inisiatif peluncuran Integrasi Data Nelayan Untuk BBM Subsidi XSTAR-KUSUKA diharapkan menjadi langkah awal untuk menyempurnakan basis data, mempercepat validasi hak nelayan, dan memperluas jaringan distribusi agar selisih antara kebutuhan 5 juta kiloliter dan kuota 2,24 juta kiloliter dapat teratasi dengan mekanisme yang lebih transparan dan efisien.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BRI Finance Raih Dua Penghargaan Lingkungan, Duta Utama Pengelolaan Sampah Kolaboratif Jakarta

Pemerintah Jabar Komitmen Berikan Santunan Rp250 Juta untuk Keluarga Atlet Selam yang Meninggal di Porprov 2026

Penguatan JKN Melalui Kolaborasi Pentahelix: BPJS Kesehatan Libatkan Akademisi Meluruskan Hoaks Kesehatan
