Gubernur Sulsel Tetapkan UMP 2027 Rp4,23 Juta, Naik 7,98 Persen dan Lampaui Estimasi Kebutuhan Hidup Layak
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan.
- Angka ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 7,98 persen atau setara dengan kenaikan Rp312.824,46 dibandingkan besaran UMP tahun 2026.
- Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026 dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 .
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 7,98 persen atau setara dengan kenaikan Rp312.824,46 dibandingkan besaran UMP tahun 2026. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026 dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam strategi ketenagakerjaan daerah untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan iklim usaha di wilayah Sulawesi Selatan.
Andi Winarno Eka Putra, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, yang mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa penetapan upah minimum merupakan instrumen krusial dalam kebijakan ketenagakerjaan. Proses penetapan dilakukan dengan cermat berbasis data dan dialog tripartit guna mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional. Menurut Andi, kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan daya beli pekerja, tetapi juga harus memperhatikan produktivitas, kesempatan kerja, serta keberlanjutan investasi. Ia menekankan bahwa upah minimum yang baik harus lahir dari mekanisme yang transparan dan inklusif, melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, serta pekerja melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit).
Mandatak Hukum dan Dinamika Kebijakan Pengupahan
Penetapan UMP serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel 2027 mengacu pada landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Besaran upah tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dilihat dari tren historisnya, kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 7,98 persen ini mencatatkan lonjakan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 7,21 persen pada 2026. Sebelum 2025, tren kenaikan mengalami fluktuasi, yakni 6,5 persen pada 2025, anjlok ke 1,45 persen pada 2024, dan mencapai 6,9 persen pada 2023. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kini lebih agresif dalam menyesuaikan upah untuk mengantisipasi inflasi dan peningkatan biaya hidup di kawasan tersebut.
Melampaui Kebutuhan Hidup Layak dan Fokus Produktivitas
Yang menarik dari kebijakan ini adalah posisi UMP 2027 yang berhasil melampaui estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulawesi Selatan 2026. Berdasarkan data Pemprov Sulsel, estimasi KHL 2026 tercatat sebesar Rp3.915.118, sedangkan UMP 2027 berada di angka Rp4.233.913,25. Artinya, terdapat selisih surplus sebesar Rp318.795,25 atau setara 8,14 persen dari estimasi KHL tersebut, yang memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan non-essensial dan tabungan. Namun, Andi Winarno mengingatkan bahwa kenaikan upah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi dan kualitas kerja. "Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas," ujarnya. Implikasi dari kebijakan ini menuntut dunia usaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi, sementara pekerja diharapkan meningkatkan daya saing agar kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BRI Finance Raih Dua Penghargaan Lingkungan, Duta Utama Pengelolaan Sampah Kolaboratif Jakarta

Pemerintah Jabar Komitmen Berikan Santunan Rp250 Juta untuk Keluarga Atlet Selam yang Meninggal di Porprov 2026

Penguatan JKN Melalui Kolaborasi Pentahelix: BPJS Kesehatan Libatkan Akademisi Meluruskan Hoaks Kesehatan
