Wamenhan Richard Tampubolon: Dunia Usaha Adalah Benteng, Bukan Celah, bagi Pertahanan Ekonomi Nasional
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Langkah ini menandai sinergi baru antara lembaga pertahanan dan sektor swasta dalam menjaga stabilitas negara.
- Dalam siaran pers resmi Kemhan yang dikutip pada Jumat lalu, Wamenhan menekankan bahwa keterlibatan dunia usaha harus berlandaskan pada prinsip kemandirian, keadilan, serta kepatuhan penuh terhadap hukum.
- Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak berjalan liar, melainkan terintegrasi dengan kepentingan keamanan nasional.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) melontarkan ajakan strategis kepada para pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk berperan aktif dalam memperkuat pertahanan ekonomi nasional. Ajakan tegas ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard Tampubolon, pada acara Diklatnassus BPP HIPMI yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (18/11). Langkah ini menandai sinergi baru antara lembaga pertahanan dan sektor swasta dalam menjaga stabilitas negara.
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Wisma Serbaguna Gelora Bung Karno tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa sektor usaha bukan hanya motor penggerak pertumbuhan, tetapi juga pilar utama dalam menjaga ketahanan negara. Dalam siaran pers resmi Kemhan yang dikutip pada Jumat lalu, Wamenhan menekankan bahwa keterlibatan dunia usaha harus berlandaskan pada prinsip kemandirian, keadilan, serta kepatuhan penuh terhadap hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak berjalan liar, melainkan terintegrasi dengan kepentingan keamanan nasional.
Integrasi Kepatuhan Hukum sebagai Pilar Pertahanan
Richard Tampubolon secara eksplisit menyatakan bahwa para pengusaha diharapkan dapat menjalani usaha yang patuh terhadap hukum, mandiri, dan berkeadilan. Peringatan ini diarahkan agar para pelaku usaha memanfaatkan sumber daya nasional secara bijak. Pemanfaatan aset negara ini harus berorientasi pada kepentingan nasional yang lebih luas, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan bisnis individual atau korporasi. Dengan demikian, integritas hukum dalam berbisnis diposisikan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara yang kokoh, di mana kepatuhan regulasi menjadi benteng pertama terhadap disrupsi dari dalam maupun luar negeri.
Menjadikan Kedaulatan Ekonomi sebagai Benteng Strategis
Lebih dari sekadar seruan moral, Wamenhan menegaskan bahwa praktik usaha yang sehat dan bertanggung jawab adalah benteng pertahanan yang kokoh. Ia menyampaikan optimisme tinggi bahwa sektor dunia usaha mampu menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi sebagai bagian integral dari sistem pertahanan negara. โDunia usaha adalah benteng bagi kedaulatan, bukan celah bagi masuknya ancaman,โ tegasnya di hadapan para peserta. Pernyataan ini mengimplikasikan bahwa kerentanan ekonomi dapat menjadi jalur infiltrasi ancaman keamanan jika tidak diawasi ketat. Melalui kepatuhan hukum dan kemandirian, para pengusaha muda diharapkan dapat mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh, selaras dengan upaya pemerintah dalam membangun kekuatan pertahanan dari berbagai sektor, memastikan bahwa kedaulatan ekonomi berjalan beriringan dengan kedaulatan politik dan pertahanan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kebakaran Pabrik PT Fonusa di Cikande, Basarnas Cari 39 Karyawan yang Belum Terdeteksi

Kapolri Mutasi Tiga Pati Tersangka Kasus Penyadapan Presiden

BNI Perkuat Peran Strategis di COP31 Antalya: Dari Pembiayaan hingga Pendampingan Transisi Karbon Rendah
