Wamenaker Tekankan Standar K3 dan Sertifikasi untuk Modernisasi SDM Industri Event Nasional
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Penegasan ini disampaikan dalam gelaran Indonesia Event Management Summit (IVES) 2026 di Jakarta, yang mengusung tema โMembangun SDM Event yang Kompeten, Profesional, dan Berdaya Saingโ.
- Standar ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2024.
- Ia mengingatkan bahwa ekosistem industri event tidak hanya melibatkan pekerja tetap dan kontrak, tetapi juga sejumlah besar pekerja lepas ( freelancer ) yang rentan terhadap ketidakpastian perlindungan.
Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menegaskan urgensi penerapan standar kompetensi, pelatihan, dan sertifikasi yang terukur dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor penyelenggaraan acara atau event. Penegasan ini disampaikan dalam gelaran Indonesia Event Management Summit (IVES) 2026 di Jakarta, yang mengusung tema โMembangun SDM Event yang Kompeten, Profesional, dan Berdaya Saingโ. Langkah strategis ini diambil karena industri event memiliki kompleksitas tinggi yang melibatkan berbagai lini keahlian, mulai dari produksi, pengelolaan venue, MICE, audio visual, logistik, keamanan, hingga sektor kreatif dan hospitality, yang menuntut kesiapan SDM yang mumpuni.
Kolaborasi Industri dan Pemerintah Melalui SKKNI
Afriansyah menekankan bahwa pengembangan kompetensi tenaga kerja industri event tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan membutuhkan kolaborasi multi-pihak dengan acuan utama Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kegiatan Acara. Standar ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2024. Ia mengingatkan bahwa ekosistem industri event tidak hanya melibatkan pekerja tetap dan kontrak, tetapi juga sejumlah besar pekerja lepas (freelancer) yang rentan terhadap ketidakpastian perlindungan. Oleh karena itu, prinsip tata kelola yang diterapkan haruslah dipimpin oleh kebutuhan industri, difasilitasi oleh pemerintah, dilaksanakan secara bersama-sama, dan dievaluasi berdasarkan hasil kerja yang nyata. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara ekspektasi pasar dan regulasi negara dalam menjamin kualitas sumber daya manusia.
Penguatan Budaya K3 dan Lima Pilar Kualitas Kerja
Lebih lanjut, Afriansyah menambahkan bahwa penguatan keterampilan teknis saja tidak lagi memadai di tengah kompleksitas industri saat ini. Peningkatan kompetensi harus dibarengi dengan penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kejelasan hubungan kerja, serta perlindungan bagi seluruh pekerja di rantai industri, termasuk mereka yang dipekerjakan melalui vendor. Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang menempatkan pelatihan sebagai upaya membekali dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja. Dukungan teknis diberikan melalui Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) dan sertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pelaku industri juga diajak menerapkan lima pilar kualitas kerja, yaitu:
- Keselamatan kerja;
- Profesionalisme;
- Kejelasan hubungan kerja;
- Produktivitas yang didukung praktik ramah lingkungan dan teknologi digital; serta
- Inklusivitas bagi perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan pekerja rentan.
โEvent yang berdaya saing dibangun oleh manusia yang kompeten, bekerja profesional, dan memperoleh pelindungan,โ ujar Afriansyah, menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa perlindungan pekerja adalah kunci utama dalam memajukan industri event Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
