Sudaryono Tegaskan Larangan SPPG Gunakan Beras SPHP dan Minyakita untuk Jaga Kualitas Gizi
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Pernyataan tegas ini bertujuan memastikan kualitas gizi makanan yang disajikan kepada masyarakat penerima program, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan, tetap terjaga sesuai standar kesehatan.
- Kebijakan ini muncul di tengah evaluasi pelaksanaan program MBG di berbagai daerah, di mana ditemukan indikasi penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar dalam beberapa dapur komunitas.
- Sudaryono menekankan bahwa penggunaan bahan berkualitas rendah dapat mengompromikan nilai nutrisi yang seharusnya diterima oleh para penerima manfaat program makan siang gratis tersebut.
Anggota Komisi VIII DPR RI Sudaryono menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini dikenal sebagai dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilarang menggunakan beras berkualitas rendah seperti beras dengan harga di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan minyak goreng merek Minyakita. Pernyataan tegas ini bertujuan memastikan kualitas gizi makanan yang disajikan kepada masyarakat penerima program, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan, tetap terjaga sesuai standar kesehatan.
Kebijakan ini muncul di tengah evaluasi pelaksanaan program MBG di berbagai daerah, di mana ditemukan indikasi penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar dalam beberapa dapur komunitas. Sudaryono menekankan bahwa penggunaan bahan berkualitas rendah dapat mengompromikan nilai nutrisi yang seharusnya diterima oleh para penerima manfaat program makan siang gratis tersebut.
Dukungan Pengawasan Mutu Bahan Baku Program MBG
Dalam pengawasan mutu bahan baku program MBG, Sudaryono menggarisbawahi pentingnya peran pengawas di lapangan untuk memastikan kepatuhan SPPG. Larangan penggunaan beras SPHP dan Minyakita bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada analisis bahwa kedua produk tersebut seringkali memiliki kadar nutrien yang tidak seoptimal beras premium atau minyak sawit murni lainnya.
- Beras SPHP: Dilarang karena kualitasnya yang di bawah standar HPP, berisiko mempengaruhi kualitas gizi harian.
- Minyakita: Dilarang karena potensi kontaminasi atau kualitas yang tidak konsisten, perlu diganti dengan minyak goreng berkualitas tinggi.
Dengan penggantian bahan baku yang lebih baik, diharapkan program MBG dapat memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa.
Implikasi Kebijakan dan Koordinasi Antar Lembaga
Kebijakan larangan ini juga mengisyaratkan perlunya koordinasi lebih intensif antara Kementerian Pertanian, Badan Gizi Nasional, dan lembaga pengawasan terkait untuk memastikan rantai pasok bahan baku MBG berjalan dengan transparansi dan kualitas terjaga. Sudaryono menyerukan agar tidak ada kompromi terhadap kualitas makanan dalam program yang bersumber dari anggaran negara ini.
Langkah ini menjadi krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap efektivitas program MBG. Dengan menerapkan standar bahan baku yang ketat, pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa setiap porsi makanan yang didistribusikan mengandung gizi seimbang dan aman konsumsi, sehingga target penurunan angka stunting dan malnutrisi di Indonesia dapat tercapai secara berkelanjutan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
