Satgas PKH Ambil Alih Aset PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP: 338.000 Hektare Kebun Sawit Dikembalikan ke Negara
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Menurut rilis resmi Satgas PKH, pabrik non-kebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit dari kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan.
- Temuan ini dinilai menjadi pemicu utama perambahan hutan secara masif di kawasan tersebut.
- Satgas PKH menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan dihentikan dan kawasan tersebut kembali dikuasai oleh negara.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas dengan mengambil alih pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) seluas 42 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, serta mencabut izin PT RAPP atas areal kerja seluas 338.536 hektare. Penindakan hukum yang diumumkan pada Jumat (20/11/2026) ini menargetkan pelanggaran serius berupa pengolahan hasil perkebunan dari kawasan hutan tanpa izin dan kerusakan lingkungan masif yang memicu perambahan hutan.
Menurut rilis resmi Satgas PKH, pabrik non-kebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit dari kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan. Temuan ini dinilai menjadi pemicu utama perambahan hutan secara masif di kawasan tersebut. Sebagai konsekuensinya, status berproses izin PT GSL dibatalkan, permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare ditolak, dan seluruh aset kini dipulihkan penguasaannya kembali oleh negara melalui Satgas PKH.
Pelanggaran Ekologis dan Pencabutan Izin PT RAPP
Penindakan serupa juga menimpa PT RAPP, yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle, melalui pencabutan Persetujuan Pelepasan Hutan (PBPH) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan ini didasarkan pada akumulasi temuan pelanggaran berat yang mencakup kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, serta bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare.
Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga mencakup kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare serta gangguan terhadap kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nillo yang berdampak langsung pada habitat gajah Sumatra. Satgas PKH menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan dihentikan dan kawasan tersebut kembali dikuasai oleh negara.
Implikasi Hukum dan Kewajiban Pemulihan Lingkungan
Penarikan kembali izin ini bukan hanya sekadar penghentian aktivitas, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang berat. Satgas PKH menegaskan bahwa kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum tetap berlaku bagi kedua perusahaan tersebut. Langkah ini menandai eskalasi serius dalam penegakan hukum sektor perkebunan di Indonesia, di mana pelanggaran terhadap kawasan hutan lindung dan gambut kini dihadapi dengan mekanisme pencabutan izin total dan penyitaan aset.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Apple Diduga Akui Rencana 'Lompatan' ke Cip M7 untuk iPad Pro 2027, Melompati Generasi M6

Kebakaran Pabrik PT Fonusa di Cikande, Basarnas Cari 39 Karyawan yang Belum Terdeteksi

Kapolri Mutasi Tiga Pati Tersangka Kasus Penyadapan Presiden
