RI Gabung 15 Negara Arab Sambut Sanksi Inggris-Australia, Desak Penghentian Permitsi Ilegal Israel di Gaza
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Pernyataan kolektif ini menandai pergeseran diplomatik signifikan di mana komunitas internasional mulai menggunakan instrumen sanksi untuk menekan ekspansi teritorial Israel .
- Salah satu poin krusial dalam dukungan tersebut adalah apresiasi terhadap sanksi Inggris kepada organisasi yang menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza .
- Para menteri menekankan bahwa sanksi harus dikenakan pada entitas dan individu yang secara langsung bertanggung jawab atas aktivitas pemukiman.
Indonesia bersama 15 negara lainnya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Inggris dan Australia yang menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak terkait pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki. Pernyataan kolektif ini menandai pergeseran diplomatik signifikan di mana komunitas internasional mulai menggunakan instrumen sanksi untuk menekan ekspansi teritorial Israel. Melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri, 17 negara tersebut berharap langkah ini menjadi preseden yang mendorong negara-negara lain untuk ikut campur demi menghentikan perluasan permukiman dan memastikan pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku.
Salah satu poin krusial dalam dukungan tersebut adalah apresiasi terhadap sanksi Inggris kepada organisasi yang menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Para menteri menekankan bahwa sanksi harus dikenakan pada entitas dan individu yang secara langsung bertanggung jawab atas aktivitas pemukiman. Fokus utama kritik diarahkan pada rencana pembangunan kompleks permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem yang diduduki, sebuah proyek yang dianggap akan memutus kontinuitas teritorial Palestina di masa depan. Penolakan terhadap kebijakan tersebut ditegaskan sebagai bentuk dukungan terhadap hukum internasional dan resolusi Organisasi PBB.
Fondasi Hukum Internasional dan Resolusi Dewan Keamanan
Dalam dokumen resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI melalui akun X, para menteri menegaskan bahwa langkah sanksi sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 tahun 2016 serta pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada 19 Juli 2024. Berdasarkan kerangka hukum tersebut, seluruh negara memiliki kewajiban untuk tidak mengakui pendudukan ilegal sebagai situasi yang sah. Lebih jauh, negara-negara anggota diminta untuk tidak memberikan bantuan atau dukungan yang memperpanjang kondisi yang timbul akibat pendudukan tersebut. Pernyataan ini memperkuat posisi diplomatik Indonesia dan negara-negara lain dalam menolak legitimasi atas perubahan demografis yang dilakukan secara sepihak di wilayah Palestina.
Mendorong Implementasi Rencana Trump dan Perdamaian Jangka Panjang
Di luar isu permukiman, 17 negara tersebut turut mengecam eskalasi militer Israel di Jalur Gaza dan menyerukan implementasi penuh serta segera dari Rencana Komprehensif Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri konflik. Rencana ini dinilai krusial untuk menjamin keamanan, mengatasi krisis kemanusiaan, serta memfasilitasi rekonstruksi wilayah. Para menteri menggarisbawahi bahwa Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki, dan solusi dua negara tetap menjadi kerangka dasar yang harus dipenuhi. Langkah ini diharapkan membuka jalan menuju perdamaian jangka panjang melalui mekanisme internasional yang lebih terstruktur dan bertanggung jawab.
BERITA TERKAIT (Dunia)

Aksi Provokatif: Pengunjuk Rasa Lemparkan Abu ke Komisaris EU, Von der Leyen Kecam

Jembatan di Punjab, India Runtuh Usai Dilintasi Dua Truk Berbeban Penuh

Yisrael Beiteinu Usul Batas Jabatan PM Israel 8 Tahun, Ancam Posisi Netanyahu
