Reforma Agraria Dipandang sebagai Kunci Strategis Perkuat Peran Masyarakat Adat Cegah Karhutla
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Pernyataan ini disampaikan dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta, Kamis.
- Menurut Dedi, upaya pencegahan karhutla tidak dapat hanya bergantung pada tindakan pemadaman api dan penegakan hukum semata.
- Langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan jika kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, serta penataan penguasaan lahan masih menjadi masalah laten.
Dedi Prasetyo, Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), menegaskan bahwa reforma agraria menjadi instrumen vital dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta, Kamis. Dedi menekankan bahwa masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara berdiri, sehingga keberadaan mereka harus diakui dan diberdayakan untuk menjaga keseimbangan alam melalui kearifan lokal.
Menurut Dedi, upaya pencegahan karhutla tidak dapat hanya bergantung pada tindakan pemadaman api dan penegakan hukum semata. Langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan jika kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, serta penataan penguasaan lahan masih menjadi masalah laten. Oleh karena itu, reforma agraria hadir untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan. Strategi ini sekaligus memperkuat tanggung jawab moral dan legal dari masyarakat serta pemegang izin lahan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Data Kritis dan Strategi Pencegahan Terintegrasi
Data yang dipaparkan dalam seminar menunjukkan tingkat urgensi penanganan bencana ini, di mana luas karhutla nasional telah mencapai 355.390 hektare. Sebaran kebakaran yang meluas hingga ke wilayah Nusa Tenggara Timur, Papua, serta kawasan Bromo dan Semeru mengindikasikan bahwa strategi pencegahan harus sangat memperhatikan karakteristik wilayah, keragaman ekosistem, dan kearifan lokal setempat. Untuk mengatasi ini, BRAN mendorong sejumlah langkah strategis yang meliputi:
- Pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat atas hak masyarakat adat dan tanah ulayat;
- Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat adat serta masyarakat sekitar hutan;
- Resolusi konflik dan ketimpangan penguasaan lahan secara adil;
- Integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla untuk akurasi data;
- Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini yang responsif terhadap kondisi lokal; serta
- Sinergi pengawasan lintas kementerian dan lembaga demi pengelolaan lahan berkelanjutan.
Menyelaraskan Astacita dengan Amanat Konstitusi
Dedi juga mendorong akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK untuk menghasilkan riset inovatif yang mengintegrasikan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, dan kearifan lokal masyarakat adat. Langkah ini sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kehadiran BRAN diharapkan mampu memperkuat keadilan agraria sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup secara komprehensif.
Dengan reforma agraria, masyarakat adat tidak lagi sekadar dipandang sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan sebagai subjek aktif dan mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang. Dedi menyimpulkan, "Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat." Pendekatan ini memastikan bahwa perlindungan lingkungan tidak terlepas dari dimensi keadilan sosial dan hak-hak konstitusional masyarakat.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Duel Panas Dean James vs Justin Hubner Jadi Sorotan Pekan ke-13 Liga Belanda

Jadwal Liga Jerman Pekan 10: Bayern Muenchen Vs Koln Jadi Pembuka, Dortmund Hantam Papan Atas

IEA: Krisis Timur Tengah Hapus 2,8 Miliar Barel Minyak dari Pasar Global, Harga Diesel Tembus Rekor
