Presiden Prabowo dan Para Pemimpin APEC Tegaskan Niat Tolak Suaka bagi Koruptor Lintas Negara
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Pernyataan tegas ini tercantum dalam Deklarasi APEC 2026 yang dirilis pada Kamis (19/11/2026) di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-33 APEC Economic Leaders' Meeting.
- Langkah ini menandai upaya kolektif kawasan untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan ekonomi internasional.
- Dalam dokumen tersebut, para pemimpin APEC menyatakan tekad mereka untuk mendorong pertumbuhan dan kemakmuran kawasan melalui penerapan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang efektif.
Presiden Prabowo Subianto bersama para pemimpin ekonomi anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) menegaskan komitmen kuat untuk mencegah pemberian suaka kepada individu yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pernyataan tegas ini tercantum dalam Deklarasi APEC 2026 yang dirilis pada Kamis (19/11/2026) di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-33 APEC Economic Leaders' Meeting. Langkah ini menandai upaya kolektif kawasan untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan ekonomi internasional.
Dalam dokumen tersebut, para pemimpin APEC menyatakan tekad mereka untuk mendorong pertumbuhan dan kemakmuran kawasan melalui penerapan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang efektif. Fokus utama diletakkan pada penanganan korupsi lintas batas negara, dengan tujuan memastikan tidak ada lagi tempat berlindung yang aman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Komitmen ini menjadi bagian integral dari strategi stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang bersih di kawasan Asia-Pasifik.
Komitmen Penanganan Korupsi Lintas Batas
Upaya pemberantasan korupsi di APEC tidak hanya sebatas pada yurisdiksi nasional masing-masing anggota, tetapi juga mencakup kerja sama regional yang lebih erat. Para pemimpin sepakat untuk melanjutkan inisiatif bersama guna memberantas korupsi secara sistematis. Dengan menolak pemberian suaka, APEC berharap dapat menciptakan efek jera dan meningkatkan transparansi hukum internasional. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa stabilitas ekonomi kawasan hanya dapat tercapai jika integritas hukum dan akuntabilitas pejabat publik terjaga dengan baik di seluruh anggota.
Independensi Kebijakan Energi dan Keterbukaan Perdagangan
Di samping isu korupsi, Deklarasi APEC 2026 juga menyoroti isu ketahanan energi. Para pemimpin menegaskan bahwa ekonomi anggota akan menentukan struktur bauran energinya secara mandiri, namun tetap berkomitmen bekerja sama untuk mengatasi persoalan ketahanan energi secara kolektif. Poin-poin penting terkait energi dalam deklarasi ini meliputi:
- Mengakui pentingnya memastikan pasokan energi yang aman dan tidak terputus.
- Menjaga keterbukaan jalur perdagangan, termasuk untuk pasokan energi, sebagai kepentingan bersama.
- Mendorong akses universal terhadap sumber energi berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat kawasan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
