Polri Tunda Ekspose Kasus Dugaan Makar: Empat Jenderal Aktif Tersangka dalam Aduan Penyadapan Ilegal
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Polri resmi menunda ekspose kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo , yang semula dijadwalkan digelar pada Jumat, 20 November 2026, bersama Kejaksaan Agung (Kejagung).
- Keputusan ini diumumkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro , yang menyatakan bahwa pertemuan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan ditunda hingga pekan depan.
- Kasus ini merupakan eskalasi signifikan dari dugaan tindak pidana makar yang telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Polri resmi menunda ekspose kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang semula dijadwalkan digelar pada Jumat, 20 November 2026, bersama Kejaksaan Agung (Kejagung). Keputusan ini diumumkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, yang menyatakan bahwa pertemuan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan ditunda hingga pekan depan. Penundaan ini terjadi di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap proses hukum yang melibatkan empat jenderal aktif yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kasus ini merupakan eskalasi signifikan dari dugaan tindak pidana makar yang telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dalam proses hukum yang sedang berlangsung, pihak kepolisian tidak hanya menyoroti pelanggaran terkait penyadapan, tetapi juga dugaan pelanggaran serius yang mengancam stabilitas negara. Dengan melibatkan empat jenderal, kasus ini menjadi salah satu skandal hukum paling kompleks dalam beberapa tahun terakhir, memicu pertanyaan tentang integritas institusi keamanan dan ketertiban nasional.
Identitas Tersangka dan Dasar Hukum
Empat jenderal aktif resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri dalam kasus ini. Mereka adalah: eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution; eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso; dan eks Kadiv TIK Polri, Irjen Slamet Uliandi. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Saat ini, selain Jenderal Listyo, ketiga tersangka lainnya telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, menandakan keseriusan Polri dalam menuntaskan perkara ini meskipun ekspose publik ditunda.
Dampak Temuan Penyadapan Ilegal
Temuan awal investigasi mengungkap bahwa lingkup korban penyadapan ilegal jauh lebih luas dari sekadar Presiden Prabowo Subianto. Polri menemukan indikasi bahwa Listyo Sigit Prabowo dan anak buahnya menyadap para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat lainnya. Hal ini menyoroti potensi pelanggaran privasi massal yang berpotensi mengganggu proses politik dan bisnis di Indonesia. Penundaan ekspose ke pekan depan memberikan waktu bagi Kejagung dan Polri untuk memastikan seluruh bukti digital dan saksi telah dikompilasi dengan sempurna, mengingat kompleksitas dan sensitivitas tinggi yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi negara dan mantan pucuk pimpinan kepolisian.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BRI Finance Raih Dua Penghargaan Lingkungan, Duta Utama Pengelolaan Sampah Kolaboratif Jakarta

Pemerintah Jabar Komitmen Berikan Santunan Rp250 Juta untuk Keluarga Atlet Selam yang Meninggal di Porprov 2026

Penguatan JKN Melalui Kolaborasi Pentahelix: BPJS Kesehatan Libatkan Akademisi Meluruskan Hoaks Kesehatan
