Momen Bersejarah: ICJ Tetapkan Myanmar Bersalah Lakukan Genosida terhadap Rohingya
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Mahkamah Internasional (ICJ) baru saja mencatatkan tonggak sejarah hukum internasional dengan menetapkan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap kelompok etnis muslim Rohingya .
- Penegasan Niat Memusnahkan dan Kegagalan Hukum Domestik Inti dari putusan bersejarah ini terletak pada kesimpulan para hakim mengenai "niat untuk memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya di Myanmar".
- ICJ menilai bahwa metode dan skala kekerasan yang diterapkan mencerminkan kehendak destruktif yang sistematis.
Mahkamah Internasional (ICJ) baru saja mencatatkan tonggak sejarah hukum internasional dengan menetapkan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap kelompok etnis muslim Rohingya. Putusan ini, yang dibacakan pada Jumat (20/11), menandai kali pertama dalam sejarah sebuah negara secara resmi dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan pembantaian massal yang memenuhi definisi genosida menurut hukum internasional. Dengan perolehan suara mayoritas 9 berbanding 6, para hakim mengonfirmasi bahwa operasi militer di negara bagian Rakhine utara tahun 2017 telah melanggar Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
Hakim Yuji Iwasawa membacakan putusan yang menyatakan bahwa tindakan pasukan keamanan Myanmar bukan sekadar pelanggaran hak asasi manusia, melainkan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan motif spesifik untuk memusnahkan kelompok etnis tersebut. "Mahkamah menemukan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan tindakan kekerasan seksual secara luas, serta melakukan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak," ujar Iwasawa. Lebih lanjut, putusan ini menegaskan bahwa serangan tersebut menyasar warga Rohingya yang sedang melarikan diri dalam jumlah besar menuju Bangladesh, mengindikasikan skala kekerasan yang melampaui batas operasi militer biasa.
Penegasan Niat Memusnahkan dan Kegagalan Hukum Domestik
Inti dari putusan bersejarah ini terletak pada kesimpulan para hakim mengenai "niat untuk memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya di Myanmar". ICJ menilai bahwa metode dan skala kekerasan yang diterapkan mencerminkan kehendak destruktif yang sistematis. Selain itu, Mahkamah juga menyoroti kegagalan struktural Myanmar dalam menegakkan hukum domestiknya. Negara tersebut dinyatakan telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menyelidiki dan menghukum para pelaku genosida, sebuah kelalaian yang memperburuk penderitaan korban dan melemahkan akuntabilitas hukum di tingkat nasional.
Perintah Restitusi dan Pemulangan Bermartabat
Sebagai konsekuensi hukum dari putusan ini, ICJ mengeluarkan serangkaian perintah tegas yang wajib dipatuhi oleh pemerintah Myanmar. Negara tersebut diwajibkan mengambil "langkah-langkah segera dan efektif" untuk menyelidiki pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku serta memfasilitasi pemulangan warga Rohingya yang terusir. Syarat pemulangan ini harus menjamin keamanan, bersifat sukarela, dan bermartabat. Lebih dari itu, Myanmar diwajibkan untuk memulihkan atau mengganti properti milik warga Rohingya yang hilang atau rusak, serta menyediakan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi para korban. Putusan ini juga mengharuskan Myanmar memberikan kompensasi atas kerugian yang tidak dapat dipulihkan melalui restitusi materiil, menandai babak baru dalam upaya penegakan keadilan bagi etnis Rohingya.
BERITA TERKAIT (Dunia)

Transformasi Hijau Arab Saudi: Hutan Jazan Disulap Jadi 22 Taman Nasional untuk Riset dan Wisata

Misteri Koper Nuklir 'Cheget' dan Protokol Keamanan Berlapis Vladimir Putin

Deklarasi Trilateral di Shenzhen: Xi, Trump, dan Putin Sepakati Reformasi PBB & Dialog Nuklir
