Mahfud MD Sarankan Pemilu Wapres Diundur 14 Hari Kerja: Tenggat 9 Des Harus Dikoreksi
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Penundaan ini diusulkan demi menjaga keabsahan hukum, mengingat perhitungan tenggat waktu yang berlaku saat ini dinilai keliru oleh para ahli hukum tata negara.
- Menurut Mahfud , Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah melewati batas waktu pengiriman dua nama calon wakil presiden jika dihitung berdasarkan ketentuan yang benar.
- Isu utama dalam rekomendasi ini berpusat pada perbedaan interpretasi antara hari kalender dan hari kerja.
Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara, secara tegas menyarankan agar jadwal rapat paripurna MPR untuk pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur dari rencana semula pada 9 Desember 2026. Penundaan ini diusulkan demi menjaga keabsahan hukum, mengingat perhitungan tenggat waktu yang berlaku saat ini dinilai keliru oleh para ahli hukum tata negara. Menurut Mahfud, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah melewati batas waktu pengiriman dua nama calon wakil presiden jika dihitung berdasarkan ketentuan yang benar.
Isu utama dalam rekomendasi ini berpusat pada perbedaan interpretasi antara hari kalender dan hari kerja. Mahfud mengkritik perhitungan MPR yang menetapkan tenggat 25 November sebagai batas akhir penyerahan nama, yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa ketentuan 14 hari tersebut seharusnya dihitung sebagai hari kerja, bukan hari kalender, untuk memastikan sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MD3, dan Tata Tertib MPR.
Dasar Hukum: Hari Kerja dalam Tatib MPR
Mahfud merujuk pada landasan hukum yang kuat untuk argumennya, yaitu Undang-Undang MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Dalam regulasi tersebut, secara eksplisit disebutkan bahwa istilah "hari" merujuk pada hari kerja. "Hari adalah hari kerja," demikian tertulis jelas pada Pasal 1 nomor 22 Tatib MPR. Penekanan ini menjadi krusial karena memaksa pelaksanaan paripurna pada 9 Desember tanpa memperhatikan koreksi perhitungan waktu ini dapat berakibat pada ketidakabsahan hasil pemilihan. Oleh karena itu, Mahfud mendesak adanya penyesuaian jadwal agar seluruh proses hukum berjalan valid dan tidak cacat secara prosedural.
Implikasi Jadwal Baru dan Contoh Perhitungan
Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai mekanisme penundaan ini, Mahfud memberikan simulasi perhitungan waktu. Ia menjelaskan bahwa sidang sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja terhitung sejak MPR menerima dua nama calon dari Presiden. Sebagai contoh, jika Presiden menyerahkan nama pada Jumat, 20 November 2026, maka sidang akan ditunda hingga 10 Desember 2026. Perhitungan mundur dalam 14 hari kerja ini akan menjadi acuan baru yang lebih tepat. Dengan langkah ini, diharapkan tidak ada lagi sengketa hukum terkait tenggat waktu, dan proses transisi kepemimpinan wakil presiden dapat berjalan dengan legitimasi hukum yang utuh serta disepakati secara konstitusional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Microsleep Jadi Pemicu Kecelakaan Mobil Honda Jazz di Antasari Jakarta Selatan

Diplomasi Ekonomi Prabowo: Investasi $86,8 Miliar dan 10 Smart City Jadi Oleh-Oleh dari Xi Jinping

BEI Pastikan Tidak Ada Keterkaitan Emiten dengan Tersangka Manipulasi Waran Seri I
