Mahdalena: Perlindungan Santri Harus Nyata di Lapangan, Bukan Sekadar Juknis di Kertas
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hj.
- Ia menegaskan pentingnya pengawasan yang berjalan maksimal hingga ke tingkat kantor wilayah dan kabupaten/kota agar regulasi tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas tanpa pelaksanaan yang nyata.
- Mahdalena menilai penerbitan Juknis tersebut merupakan langkah krusial dalam memperkuat ekosistem pesantren yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hj. Mahdalena, mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap santri tidak sekadar berhenti pada penerbitan petunjuk teknis (Juknis) Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri. Ia menegaskan pentingnya pengawasan yang berjalan maksimal hingga ke tingkat kantor wilayah dan kabupaten/kota agar regulasi tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas tanpa pelaksanaan yang nyata.
Mahdalena menilai penerbitan Juknis tersebut merupakan langkah krusial dalam memperkuat ekosistem pesantren yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. "Santri harus pulang dari pesantren membawa ilmu, akhlak, dan masa depan, bukan membawa luka. Karena itu, perlindungan santri harus menjadi tanggung jawab bersama dan negara harus benar-benar hadir," ujar politisi PKB tersebut saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat.
Implementasi Lima Mekanisme Perlindungan Santri
Untuk menjamin efektivitas pencegahan kekerasan, perundungan, dan pelecehan seksual, Mahdalena menekankan perlunya pengawasan berkala yang menyentuh langsung kondisi riil di pesantren. Ia meminta Kemenag memastikan implementasi menyeluruh dari lima mekanisme perlindungan utama, yaitu:
- SafeNorma: Penetapan norma keselamatan di lingkungan pesantren.
- SafeKader: Pembentukan kader-kader pelindung santri.
- SafeLapor: Penyediaan saluran pelaporan yang aman.
- SafeMitra: Kemitraan dengan pihak terkait untuk pengawasan.
- SafeIndeks: Penilaian indeks keamanan dan perlindungan.
Ia menambahkan bahwa mekanisme ini membutuhkan dukungan konkret berupa pelatihan bagi pengasuh pesantren, pendampingan teknis, serta penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh para santri.
Kesiapan Anggaran dan Tantangan di Daerah
Selain aspek teknis, Mahdalena menyoroti kesiapan anggaran sebagai faktor penentu keberhasilan sistem perlindungan ini. Ia meminta Kemenag memperhatikan keterbatasan sarana dan sumber daya manusia yang masih dihadapi sejumlah pesantren, khususnya di daerah. Oleh karena itu, alokasi anggaran pembinaan dan pendampingan harus dilakukan secara tepat sasaran agar penerapan sistem perlindungan tidak justru menjadi beban administratif bagi pengelola pesantren.
Sebelumnya, Dirjen Pesantren Kemenag, Basnang Said, menyampaikan bahwa Juknis ini menjadi acuan nasional bagi pesantren untuk membangun sistem perlindungan santri yang melekat pada tata kelola lembaga. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang preventif dan berkelanjutan, bukan sekadar responsif ketika kasus kekerasan sudah terjadi. Langkah ini diharapkan mampu mengubah paradigma perlindungan santri dari sekadar penanganan kasus menjadi budaya keselamatan yang terintegrasi dalam manajemen pesantren, sejalan dengan upaya transformasi pendidikan dini yang lebih responsif dan berbasis data.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Gubernur Ahmad Luthfi Raih Penghargaan Tokoh Percepatan Investasi, Dorong Ekonomi Jateng Lampaui Nasional

DJI Resmi Naikkan Harga Osmo Pocket 4, Kenaikan Capai Rp1,5 Juta Akibat Kelangkaan Memori

Astra Luncurkan Kompetisi Kreasi Nasional: Ajak Masyarakat Ceritakan Potensi Indonesia Menjelang HUT ke-70
