Komdigi Tegaskan Peran Pelayan Publik, Bukan Lawan Debat Konten Kritis
Membahas teknologi dari kacamata pengembang dan inovasi perangkat lunak.

- Respons tersebut disampaikan oleh Fifi Aleyda Yahya , Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, dalam konferensi pers yang digelar di Banda Aceh, Kamis (19/11).
- Ia menegaskan bahwa pemerintah memosisikan diri sebagai pelayan publik yang bertugas menyerap aspirasi, bukan beradu argumen dengan warga.
- Penjelasan ini muncul setelah Kabinet Bayangan , Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dan Remotivi menginisiasi forum diskusi kritis.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons tegas ketidakhadiran Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam undangan debat terbuka yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil dan pengamat. Respons tersebut disampaikan oleh Fifi Aleyda Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, dalam konferensi pers yang digelar di Banda Aceh, Kamis (19/11). Ia menegaskan bahwa pemerintah memosisikan diri sebagai pelayan publik yang bertugas menyerap aspirasi, bukan beradu argumen dengan warga.
Penjelasan ini muncul setelah Kabinet Bayangan, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dan Remotivi menginisiasi forum diskusi kritis. Tujuan utama forum tersebut adalah membahas secara terbuka kebijakan penghapusan (takedown) dan moderasi konten kritik masyarakat terhadap pemerintah di ruang digital. Absennya Menkomdigi dalam agenda yang dianggap krusial bagi kebebasan berekspresi ini memicu berbagai spekulasi di lingkup diskusi publik.
Posisi Strategis Pemerintah dalam Menyerap Aspirasi
Fifi Aleyda Yahya memberikan klarifikasi bahwa absennya menteri di debat tersebut bukan berarti penghindaran, melainkan penyesuaian dengan tugas pokok dan fungsi birokrasi. Menurutnya, kapasitas pemerintah adalah mendengarkan dan menindaklanjuti masukan, bukan konfrontasi dialektis dengan warga negara. โPemerintah itu tugasnya melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan memang bukan dalam kapasitas untuk berdebat dengan masyarakat. Pemerintah itu harus mendengarkan,โ ujar Fifi. Ia menekankan bahwa Komdigi menempati posisi sejajar dengan publik dalam proses demokratisasi data dan opini, di mana masukan konstruktif akan diproses secara serius.
Pintu Terbuka untuk Data Pendukung dan Kritik
Untuk menjawab kekhawatiran terkait keterbukaan informasi, Komdigi menyatakan komitmennya untuk tetap membuka pintu seluas-luasnya bagi pihak mana pun yang ingin menyampaikan kritik. Hal ini mencakup penyerahan data pendukung terkait persoalan moderasi konten di media sosial. โKomdigi sejauh ini menerima siapa pun jika ada masukan, kritik, atau misalnya data pendukung yang perlu kami tindak lanjuti. Insyaallah kami akan berusaha mendengarkan dan mem-follow up aspirasi dari masyarakat,โ tutur Fifi. Langkah ini menjadi sinyal bahwa kementerian memilih jalur dialog institusional berbasis data, alih-alih adu argumen di panggung publik yang bersifat konfrontatif.
BERITA TERKAIT (Teknologi)

Pakar UGM Peringatkan: Rencana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Berisiko Akibatkan Kepunahan

Elon Musk Bantah Klaim Ideologis: 'Saya Bukan MAGA, Tapi Sangat Sejalan dengan Trump'

IM3 Platinum Day 2026: Indosat Ooredoo Hutchison Tawarkan iPhone 18 Pro dengan Harga Mulai Rp 18 Jutaan
