Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Berubah Arah: Yusril Ihza Mahendra Ungkap Dugaan Makar untuk Melumpuhkan Pemerintahan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mengalami eskalasi signifikan dengan berkembangnya perkara ke arah dugaan tindak pidana makar .
- "Kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai," ujar Yusril mengutip pernyataan resminya pada Kamis (19/11).
- Pendekatan hukum ini memungkinkan penyidik untuk menjangkau aktor intelektual yang mungkin belum teridentifikasi, tidak hanya sekadar pelaku teknis di lapangan.
Penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mengalami eskalasi signifikan dengan berkembangnya perkara ke arah dugaan tindak pidana makar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan temuan baru yang mengindikasikan adanya niat tersembunyi di balik praktik ilegal tersebut, yaitu upaya sistematis untuk melumpuhkan pemerintahan. Pernyataan ini menandai pergeseran serius dari sekadar pelanggaran privasi menjadi ancaman terhadap stabilitas negara, di mana penyidik Polri kini tengah mendalami motif dan jaringan di balik insiden luar biasa ini.
Yusril menegaskan bahwa dalam kerangka KUHP baru, definisi makar tidak terbatas pada eksekusi fisik yang telah selesai, melainkan mencakup seluruh tahapan mulai dari pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. "Kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai," ujar Yusril mengutip pernyataan resminya pada Kamis (19/11). Pendekatan hukum ini memungkinkan penyidik untuk menjangkau aktor intelektual yang mungkin belum teridentifikasi, tidak hanya sekadar pelaku teknis di lapangan.
Ekspansi Penyidikan ke Lingkaran Elite Politik dan Birokrasi
Salah satu poin krusial yang disoroti Yusril adalah potensi meluasnya pemeriksaan ke luar lingkungan internal Kepolisian. Meskipun kasus ini bermula dari dugaan keterlibatan oknum internal Polri, Yusril menyatakan tidak tertutup kemungkinan bahwa pihak lain, termasuk kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan, akan turut diperiksa sepanjang bukti pendukung ditemukan. "Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya," tegasnya. Hal ini menjadi sinyal keras bahwa institusi negara akan menelusuri jejak digital dan komunikasi untuk mengidentifikasi end user atau pengguna akhir dari perangkat penyadapan tersebut, yang sebelumnya sempat mengarah pada figur mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Polri Tunggu Gelar Perkara Kejagung untuk Penetapan Tersangka
Menanggapi dinamika hukum yang berkembang, Bareskrim Polri melalui Direktur Tindak Pidana Umum, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan alasan belum ditetapkannya tersangka secara resmi. Proses hukum masih dalam tahap krusial di mana Polri menunggu hasil gelar perkara internal serta ekspose bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dijadwalkan pada Jumat (20/11). "Kami akan menyampaikannya secara detail setelah kami melaksanakan gelar perkara hari ini secara internal dan juga gelar perkara besok bersama Kejagung," jelas Susatyo. Ia menekankan bahwa sebelum penetapan tersangka, bukti objektif mengenai unsur-unsur makar harus dapat dibuktikan secara meyakinkan. Kasus ini dinilai sebagai kejadian luar biasa karena sejak 1945, institusi Polri tidak pernah tercatat terlibat dalam tindak pidana makar, sehingga pengungkapan menyeluruh menjadi imperatif untuk menjaga integritas hukum dan kepercayaan publik.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dishub DKI Rekayasa Lalu Lintas untuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya

Pramono Anung Tekankan Sinergi OJK untuk Dorong Jakarta Tembus 60 Besar Kota Global

Sinergi Polri dan Pasar Jaya Gelar Pangan Murah untuk Meringankan Beban Warga Menteng
