Gubernur Pramono Anung Tetapkan UMP DKI 2027 Rp6,14 Juta, Dunia Usaha Minta Ruang Pengecualian
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.491 .
- Keputusan tersebut langsung menuai respons kritis dari kalangan pengusaha yang menilai angka tersebut cukup berat bagi keberlangsungan usaha.
- Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Jumat (20/11/2026), Nurjaman mengungkapkan bahwa pihak pengusaha sebelumnya merekomendasikan penggunaan nilai alfa 0,5 atau lebih rendah dari penetapan gubernur.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.491. Keputusan tersebut langsung menuai respons kritis dari kalangan pengusaha yang menilai angka tersebut cukup berat bagi keberlangsungan usaha. Melalui Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Nurjaman, dunia usaha meminta agar pemerintah memberikan kemudahan prosedur pengecualian bagi perusahaan yang benar-benar tidak mampu memenuhi ketentuan upah minimum tersebut, demi mencegah lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Jumat (20/11/2026), Nurjaman mengungkapkan bahwa pihak pengusaha sebelumnya merekomendasikan penggunaan nilai alfa 0,5 atau lebih rendah dari penetapan gubernur. Meskipun merasa kecewa dengan besaran final, Apindo DKI menyatakan menerima keputusan itu sebagai bagian dari kewajiban warga negara. "Hal ini tentu dari pandangan dunia usaha sangat berat... Namun demikian, karena ini sudah menjadi ketetapan pemerintah, yang kita sebagai warga negara yang baik, suka tidak suka kami harus legowo menerima aturan tersebut," ujar Nurjaman kepada CNBC Indonesia. Penolakan terhadap besaran tinggi ini berakar pada tekanan biaya operasional yang kian meningkat di sektor industri dan jasa.
Desakan Pengecualian untuk Selamatkan Tenaga Kerja
Agar kebijakan UMP 2027 tidak berdampak negatif pada daya beli tenaga kerja secara keseluruhan, Nurjaman secara khusus meminta Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta untuk mempermudah proses pengajuan pengecualian. Menurutnya, mekanisme ini bukan untuk melarikan diri dari tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjaga keberlangsungan bisnis. "Tujuan kami untuk meminta kepada pemerintah memberikan kemudahan dalam pengecualian itu, tidak lain hanyalah untuk mempertahankan pekerja untuk bisa tetap bekerja, dan perusahaan tetap untuk bisa melakukan kegiatan usahanya, sehingga hubungan kerja tetap terjadi dan terjalin sebagaimana mestinya," jelasnya. Dengan adanya klausul pengecualian, perusahaan yang terdampak parah dapat bernapas lebih longgar tanpa harus mengambil keputusan ekstrem berupa PHK massal.
Harapan Produktivitas dan Stabilitas Hubungan Industrial
Sementara itu, Nurjaman menegaskan bahwa perusahaan yang memiliki kemampuan finansial memadai tetap wajib menjalankan ketentuan UMP baru tanpa pengecualian. Ia mengingatkan seluruh pelaku usaha di DKI Jakarta untuk segera meningkatkan produktivitas guna menjaga stabilitas usaha di tengah kenaikan beban biaya upah. Langkah ini krusial untuk menyeimbangkan kenaikan upah dengan efisiensi operasional. Meskipun dunia usaha telah menerima keputusan final ini, kekhawatiran terhadap daya saing investasi di Ibu Kota tetap membayangi, mengingat margin keuntungan industri padat karya di Jakarta yang cenderung tipis dibandingkan daerah lain.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kebakaran Pabrik PT Fonusa di Cikande, Basarnas Cari 39 Karyawan yang Belum Terdeteksi

Kapolri Mutasi Tiga Pati Tersangka Kasus Penyadapan Presiden

BNI Perkuat Peran Strategis di COP31 Antalya: Dari Pembiayaan hingga Pendampingan Transisi Karbon Rendah
