BGN Siapkan Juknis Khusus dan 'Special Treatment' untuk Perluas MBG di Wilayah 3T
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merancang skema khusus untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- Kebijakan ini menyasar daerah terpencil, kepulauan, serta kawasan dengan angka stunting tinggi yang membutuhkan pendekatan operasional berbeda dibandingkan wilayah perkotaan.
- Kepala BGN, Sudaryono , menegaskan bahwa perluasan program di area yang sulit dijangkau memerlukan persiapan yang lebih cermat guna menjamin keberlanjutan dan mencegah masalah di masa depan.
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merancang skema khusus untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan ini menyasar daerah terpencil, kepulauan, serta kawasan dengan angka stunting tinggi yang membutuhkan pendekatan operasional berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa perluasan program di area yang sulit dijangkau memerlukan persiapan yang lebih cermat guna menjamin keberlanjutan dan mencegah masalah di masa depan.
Hingga saat ini, proses persiapan perluasan jangkauan program telah melibatkan sekitar 3.400 lokasi yang sedang menjalani tahapan verifikasi dan validasi. Berdasarkan data yang disampaikan, distribusi lokasi tersebut terbagi menjadi 480 di Indonesia bagian timur, 980 di Indonesia bagian tengah, dan 1.900 di Sumatera dan Jawa. Untuk wilayah Jambi saja, tercatat ada sembilan lokasi yang sedang diproses sebagai bagian dari antisipasi layanan di daerah 3T. Sudaryono menjelaskan bahwa prioritas utama diberikan kepada wilayah yang paling membutuhkan dan jauh dari pusat kota.
Penyusunan Juknis Khusus dan Variasi Biaya Operasional
BGN saat ini sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) khusus untuk pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengungkapkan bahwa perbedaan jumlah penerima manfaat, jarak distribusi, kondisi geografis, serta biaya transportasi menjadi faktor kunci dalam perumusan kebijakan ini. Ia menekankan bahwa standar operasional dapur di kota tidak dapat disamakan dengan dapur di pedalaman. "SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam harus berbeda, karena penerima manfaatnya berbeda. Itu kita sedang siapkan aturan, prediksi saya minggu depan ini sudah selesai juknis 3T-nya," ujar Sudaryono saat melakukan sidak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi.
Perlakuan Khusus untuk Kepastian Mitra dan Pengendalian Stunting
Pemerintah akan memberikan perlakuan khusus atau special treatment terhadap dapur di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi. Kebijakan ini mencakup penyesuaian anggaran, pemberian insentif, dan komponen biaya kemahalan. Langkah ini bertujuan agar mitra yang membangun dapur memiliki kepastian dalam menjalankan program, terutama di daerah kepulauan dan wilayah terpencil seperti Papua. Dengan mekanisme pembiayaan yang adaptif, BGN berharap potensi aktivasi 3.000 hingga 5.000 unit SPPG di wilayah 3T secara nasional dapat terealisasi, sehingga upaya pengentasan stunting di kawasan terluar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
