BGN Rancang Juknis Khusus 3T: Perlakuan Khusus Dapur MBG di Wilayah Adat dan Pedalaman
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merampungkan petunjuk teknis (juknis) khusus untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) secara optimal.
- Sudaryono , Kepala BGN, menegaskan bahwa wilayah 3T tidak dapat diperlakukan sama dengan kawasan aglomerasi perkotaan.
- "Kami sedang menyusun satu aturan, aturan baru bahwa 3T tidak bisa diperlakukan sama seperti aglomerasi, tidak bisa.
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merampungkan petunjuk teknis (juknis) khusus untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) secara optimal. Langkah strategis ini difokuskan pada penyediaan standar operasional yang berbeda dari wilayah perkotaan, khususnya untuk menyasar komunitas adat seperti Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi, guna menjamin ketersediaan pangan bergizi di area dengan aksesibilitas rendah.
Sudaryono, Kepala BGN, menegaskan bahwa wilayah 3T tidak dapat diperlakukan sama dengan kawasan aglomerasi perkotaan. "Kami sedang menyusun satu aturan, aturan baru bahwa 3T tidak bisa diperlakukan sama seperti aglomerasi, tidak bisa. SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam ya harus berbeda, karena penerima manfaat juga berbeda," ujar Sudaryono saat ditemui di Jambi pada Jumat (20/11/2026). Ia menjelaskan bahwa juknis ini akan memberikan perlakuan khusus (special treatment) terkait penyesuaian harga bahan pangan, besaran anggaran, hingga insentif bagi mitra yang membangun dapur umum di daerah sulit dijangkau.
Penyesuaian Indeks Kemahalan dan Kepastian Insentif
Implementasi juknis khusus ini akan membedakan secara tajam antara wilayah aglomerasi dan daerah 3T, khususnya dalam mekanisme perhitungan biaya. Sudaryono menjelaskan bahwa patokan harga Rp15.000 per porsi yang selama ini berlaku hanya untuk wilayah aglomerasi. Sebaliknya, untuk daerah kepulauan, kawasan pedalaman, dan pemukiman komunitas adat, perhitungan anggaran akan mempertimbangkan indeks kemahalan daerah tersebut. "Sehingga memberikan kepastian kepada investor atau mitra yang membangun dapur di daerah 3T. Sekali lagi tidak bisa untung gede-gedean (besar), tapi diberikan kepastian ada keuntungan," kata Sudaryono. Kepastian ini bertujuan agar investor atau mitra tetap berkeinginan untuk membangun infrastruktur dapur umum di lokasi yang logistiknya menantang, sambil tetap menjaga efisiensi anggaran negara.
Verifikasi 3.400 Dapur dan Prioritas Stunting
Hingga saat ini, BGN telah melakukan proses verifikasi dan validasi (verval) terhadap sekitar 3.400 usulan dapur MBG di seluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
- 480 titik di Indonesia Timur;
- 1.000 titik di Indonesia Tengah;
- 1.900 titik di wilayah Sumatera dan Jawa.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kekhawatiran Internal Meta: AI Muse Diduga Bocorkan Data Pribadi dan Campur Aduk Riwayat Pengguna

Menperin Sarmuji Tuntut BYD Jadi Basis Produksi EV Global, Bukan Sekadar Pasar

Peta Kepemilikan WIFI Berubah: Investasi Sukses Bersama Genggam 54,42% Saham Usai Transaksi Jumbo Rp4,06 Triliun
