BGN Ekspansi MBG Prasmanan ke 200 Titik, Sudaryono Tekankan Protokol Ketat dan CCTV Terpusat
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa perluasan ini dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan syarat mutlak kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat untuk menjamin keamanan pangan.
- Saat ini, antusiasme penyelenggara terlihat dari jumlah pendaftar yang telah mencapai sekitar 1.600 pihak .
- Sudaryono menjelaskan bahwa mekanisme prasmanan tidak dapat langsung diterapkan tanpa persiapan memadai.
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperluas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pola penyajian prasmanan, meningkatkan jumlah titik pelaksanaan dari 66 menjadi 200 lokasi setelah melalui tahap uji coba. Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa perluasan ini dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan syarat mutlak kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat untuk menjamin keamanan pangan. Saat ini, antusiasme penyelenggara terlihat dari jumlah pendaftar yang telah mencapai sekitar 1.600 pihak.
Sudaryono menjelaskan bahwa mekanisme prasmanan tidak dapat langsung diterapkan tanpa persiapan memadai. Setiap penyelenggara wajib melapor ke BGN dan mengikuti pelatihan resmi sebelum diizinkan beroperasi. "MBG prasmanan itu bukan berarti silakan langsung dikerjakan. Orang yang ingin membuka MBG prasmanan harus lapor dulu ke BGN, harus mendapatkan training (pelatihan) yang benar, baru boleh melaksanakan MBG prasmanan," tegas Sudaryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Pendekatan ini diambil untuk mencegah masalah keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
Prinsip "Lambat tapi Pasti" untuk Jaga Kualitas
Mengakui bahwa pendekatan bertahap mungkin memperlambat laju ekspansi, Sudaryono memprioritaskan kepastian kualitas di atas kecepatan. Ia menekankan bahwa BGN tidak ingin perluasan program justru menimbulkan persoalan baru akibat kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap SOP. "Memang agak sedikit lebih lambat, tetapi kita lebih baik lambat tapi pasti daripada cepat-cepat sembrono, terus nanti jadi masalah di kemudian hari," ujarnya. Prinsip ini menjadi landasan bagi BGN dalam menyaring kesiapan masing-masing pihak sebelum diberikan izin operasional penuh.
Pengawasan Ketat Melalui Sistem CCTV Terpusat
Untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas, BGN tengah memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sudaryono mengungkapkan bahwa sistem pengawasan kini ditingkatkan melalui pembangunan sistem CCTV secara terpusat serta kewajiban pelaporan penggunaan dana harian. "Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas... Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral," kata Sudaryono. Langkah pembenahan ini bertujuan memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
