Wamen Veronica Tan Tekankan Hukum: Tidak Ada Rekonsiliasi dalam Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Pernyataan tegas ini dilontarkan Veronica sebagai respons terhadap potensi upaya penyelesaian di luar proses peradilan yang beredar terkait insiden tersebut.
- Keseriusan ini bukan tanpa dasar hukum yang kuat.
- Veronica mengacu pada regulasi terkini untuk memblokir segala bentuk mediasi paksa atau kesepakatan privat.
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Veronica Tan, menegaskan secara keras bahwa tidak ada ruang bagi damai atau rekonsiliasi dalam kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede. Pernyataan tegas ini dilontarkan Veronica sebagai respons terhadap potensi upaya penyelesaian di luar proses peradilan yang beredar terkait insiden tersebut. "Saya katakan dengan tegas, tidak ada kata damai untuk kekerasan seksual," ujar Veronica kepada CNNIndonesia.com pada Kamis (19/11), menandai sikap institusional yang mengedepankan penegakan hukum ketat atas kejahatan berbasis gender.
Keseriusan ini bukan tanpa dasar hukum yang kuat. Veronica mengacu pada regulasi terkini untuk memblokir segala bentuk mediasi paksa atau kesepakatan privat. Ia menekankan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual memiliki status khusus yang melindungi korban dari intimidasi hukum.
Fondasi Hukum: UU TPKS dan KUHAP Baru Menutup Celah Mediasi
Secara yuridis, Wamen PPPA merujuk pada Pasal 23 Undang-Undang TPKS (UU RI Nomor 12 Tahun 2022) yang secara eksplisit menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, dengan pengecualian khusus hanya untuk pelaku yang masih di bawah umur (Anak). Penguatan regulasi ini diperkuat oleh Pasal 82 dalam KUHAP baru (UU RI Nomor 20 Tahun 2025), yang mengecualikan mekanisme keadilan restoratif untuk tindak pidana tertentu, termasuk kekerasan seksual. "Jadi tidak ada ruang untuk mediasi, rekonsiliasi, atau damai dalam bentuk apa pun," tegas Veronica. Ia juga mengingatkan bahwa pemerkosaan bukanlah delik aduan, artinya proses hukum dapat terus berjalan meskipun korban ditekan untuk mencabut laporannya.
Proses Hukum Berjalan di Polda NTT dan Ancaman Pidana bagi Penekan
Kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 November 2026, yang dilaporkan oleh korban berinisial RWM (21) ke Polda Nusa Tenggara Timur. Insiden dilaporkan terjadi di Rumah Dinas Bupati Kupang di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11) malam. RWM mengaku dijanjikan pekerjaan di salah satu Perusahaan Daerah Kabupaten Kupang sebelum peristiwa itu terjadi. Saat ini, kasus ditangani oleh Ditres PPA dan PPO Polda NTT. Veronica turut mengingatkan ancaman pidana bagi siapa pun yang merintangi proses hukum. "Pasal 19 Undang-Undang TPKS mengancam pidana penjara sampai lima tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja merintangi proses hukum perkara kekerasan seksual, baik langsung maupun tidak langsung," ungkapnya. Bupati Yosef Lede sendiri sebelumnya menyatakan menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di Polda NTT.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prabowo dan Xi Jinping Menegaskan Komitmen Strategis IndonesiaโChina: Dari Persahabatan ke Ekonomi Berkelanjutan

Indonesia Resmi Luncurkan B50: Langkah Strategis Prabowo Menuju Kemandirian Energi Nasional

Dominasi Lokal: Empat Raksasa Penggenggam Kendali Bisnis SPBU Indonesia Pasca Keluarnya Shell, BP, dan Vitol
