Soedeson: RUU Perampasan Aset Jadi Kunci Pemulihan Hak Korban Penipuan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Di balik retorika politik, kebijakan ini bertujuan merampas harta benda hasil kejahatan agar dapat dikembalikan secara utuh kepada para korban yang dirugikan.
- Soedeson menjelaskan bahwa regulasi ini sangat dibutuhkan, terutama bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan oleh koperasi atau perusahaan perjalanan wisata ilegal yang menghimpun dana publik.
- Selama ini, pemulihan kerugian tersebut terhambat karena mekanisme hukum yang ada belum sepenuhnya menyentuh aspek pengembalian aset.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah krusial untuk membuka jalan pemulihan hak bagi masyarakat. Di balik retorika politik, kebijakan ini bertujuan merampas harta benda hasil kejahatan agar dapat dikembalikan secara utuh kepada para korban yang dirugikan.
Soedeson menjelaskan bahwa regulasi ini sangat dibutuhkan, terutama bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan oleh koperasi atau perusahaan perjalanan wisata ilegal yang menghimpun dana publik. Selama ini, pemulihan kerugian tersebut terhambat karena mekanisme hukum yang ada belum sepenuhnya menyentuh aspek pengembalian aset.
Keterbatasan KUHP dan Lahirnya Badan Independen
Menurutnya, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini dinilai belum cukup menjangkau pemulihan kerugian secara maksimal. Meskipun pelaku dapat dijatuhi pidana penjara, aset hasil penipuan yang masih dikuasai pelaku tidak serta-merta dapat dikembalikan kepada korban. Untuk menyempurnakan sistem ini, RUU tersebut mengatur pembentukan badan independen yang bertugas mengelola barang sitaan dan rampasan. Struktur organisasi badan yang akan dipimpin oleh seorang kepala badan ini nantinya akan diatur lebih lanjut oleh Presiden. Langkah ini diambil untuk menjawab kritik masyarakat mengenai pengelolaan aset yang dinilai kurang transparan selama ini.
Peran Badan Otoritatif dan Jaminan Kehakiman
Badan independen tersebut memiliki mandat untuk menyimpan, mengelola, dan menjual aset guna memulihkan kerugian keuangan negara, atau mendistribusikan hasil penjualan kepada masyarakat yang dirugikan. Meski demikian, Soedeson menegaskan bahwa kewenangan negara dalam merampas aset tetap dibatasi secara ketat melalui mekanisme pengadilan. "Tidak ada satu pun yang dapat dirampas begitu saja tanpa proses pengadilan," tegas Soedeson. Hal ini menjadi bentuk pengawasan terhadap aparat penegak hukum, menjamin bahwa perampasan serta penyitaan harus selalu berpedoman pada legalitas hukum yang kuat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prabowo dan Xi Jinping Menegaskan Komitmen Strategis IndonesiaโChina: Dari Persahabatan ke Ekonomi Berkelanjutan

Indonesia Resmi Luncurkan B50: Langkah Strategis Prabowo Menuju Kemandirian Energi Nasional

Dominasi Lokal: Empat Raksasa Penggenggam Kendali Bisnis SPBU Indonesia Pasca Keluarnya Shell, BP, dan Vitol
