PPATK Ungkap Skema Under Invoicing: Tiga Grup Importir Mobil Mewah Diduga Kelabui Pajak Rp13,08 Triliun
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) resmi membongkar modus operandi tiga grup perusahaan importir mobil mewah yang diduga kuat melakukan penggelapan pajak melalui skema under invoicing .
- Mekanisme pelarian pajak ini dilaporkan tidak dilakukan secara tunggal, melainkan menggunakan jaringan yang lebih rumit.
- Para pelaku diduga memanfaatkan rekening nominee serta mendirikan sejumlah perusahaan terafiliasi.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) resmi membongkar modus operandi tiga grup perusahaan importir mobil mewah yang diduga kuat melakukan penggelapan pajak melalui skema under invoicing. Berdasarkan hasil analisis mendalam pada periode Maret hingga April 2026, total omzet penjualan mobil mewah yang tidak dilaporkan kepada negara mencapai angka fantastis sebesar Rp13.084.582.154.157, atau sekitar Rp13,08 triliun. Temuan signifikan ini tercantum dalam Laporan Semester PPATK 2026 yang dirilis pada Kamis, 19 November 2026, mengungkap celah sistematis yang dieksploitasi oleh para pelaku untuk mengurangi kewajiban fiskal mereka secara ilegal.
Mekanisme pelarian pajak ini dilaporkan tidak dilakukan secara tunggal, melainkan menggunakan jaringan yang lebih rumit. Para pelaku diduga memanfaatkan rekening nominee serta mendirikan sejumlah perusahaan terafiliasi. Tindakan ini bertujuan untuk menyamarkan jejak transaksi keuangan dan menutupi sumber penerimaan asli dari hasil penjualan mobil mewah di Indonesia, sehingga sulit terlacak oleh otoritas perpajakan biasa tanpa analisis forensik digital.
Kolaborasi Strategis dengan DJP dalam Penegakan Hukum Perpajakan
Penyidikan kasus ini merupakan bagian dari intensitas kerja sama antara PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menindak potensi tindak pidana di bidang perpajakan. Selama semester I-2026, PPATK telah mengeluarkan 93 produk intelijen keuangan yang mencakup dugaan transaksi pidana perpajakan dengan total nilai setara Rp122,98 triliun. Penyerahan data intelijen ini dilakukan baik secara proaktif maupun atas permintaan DJP, yang menjadi kunci dalam mengungkap praktik manipulasi nilai faktur impor oleh para importir besar tersebut.
Impak Signifikan: Kontribusi Penerimaan Negara Capai Rp20,26 Triliun
Upaya kolaboratif antara lembaga intelijen keuangan dan otoritas pajak ini mulai menunjukkan hasil nyata dalam memulihkan kas negara. Data menunjukkan bahwa pemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK selama periode 2020 hingga Juni 2026 telah menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp20,26 triliun. Angka ini membuktikan bahwa penegakan hukum di sektor perpajakan, khususnya dalam mengidentifikasi modus-modus baru seperti under invoicing pada industri otomotif mewah, sangat berkontribusi terhadap optimalisasi potensi penerimaan negara yang sebelumnya belum tergali secara maksimal.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prioritas Diplomasi Ekonomi: RI Minta Jerman Percepat Implementasi IEU-CEPA dan Lindungi Petani Kecil dari EUDR

Akuisisi Strategis AKRA: 47 SPBU Vivo di Jabodetabek Resmi Beralih Menjadi Jaringan BP-AKR

Rupiah Melemah ke Rp18.225, BI Soroti Ketidakpastian Global di Tengah Ekspektasi Naik Suku Bunga The Fed
