Pakar Hukum Tata Negara: Fleksibilitas Presiden Tentukan Jumlah Kementerian Sesuai Konstitusi
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Pandangan ini muncul sebagai respons terhadap dinamika hukum yang tengah terjadi di lembaga peradilan tertinggi negara.
- Perkara bernomor 429/PUU-XXIV/2026 ini diajukan oleh advokat Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama .
- Fahri menjelaskan dasar konstitusional dari fleksibilitas tersebut merujuk pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945.
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menegaskan bahwa fleksibilitas dalam penentuan jumlah kementerian negara merupakan kebijakan yang sepenuhnya sejalan dengan konstitusi dan karakter sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Menurut analisisnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menetapkan batas maksimal kementerian, sehingga presiden memiliki ruang gerak luas untuk menyusun kabinet berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. "Memberikan fleksibilitas kepada presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan merupakan pilihan kebijakan yang sejalan dengan karakter sistem pemerintahan presidensial yang dianut UUD NRI Tahun 1945," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Pandangan ini muncul sebagai respons terhadap dinamika hukum yang tengah terjadi di lembaga peradilan tertinggi negara.
Uji Materi di Mahkamah Konstitusi dan Argumentasi Konstitusional
Pernyataan Fahri disampaikan menyusul pengajuan uji materi terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara di Mahkamah Konstitusi. Perkara bernomor 429/PUU-XXIV/2026 ini diajukan oleh advokat Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama. Fahri menjelaskan dasar konstitusional dari fleksibilitas tersebut merujuk pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945. Pasal 4 menegaskan presiden memegang kekuasaan pemerintahan, sementara Pasal 17 mengatur presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Dalam konstruksi hukum ini, kementerian merupakan instrumen kelembagaan untuk membantu presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan. Penataan kementerian, lanjut Fahri, harus mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan, arah kebijakan presiden, serta kompleksitas urusan pemerintahan. Selain itu, Pasal 17 ayat (4) memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian, tanpa menetapkan jumlah tertentu sebagai batas yang rigid atau tidak dapat diubah.
Perubahan Regulasi dan Dinamika Kompleksitas Pemerintahan
Perlu dicatat bahwa sebelum diberlakukannya UU Nomor 61 Tahun 2024, pengaturan sebelumnya melalui UU Nomor 39 Tahun 2008 membatasi jumlah kementerian secara maksimal sebesar 34 kementerian. Perubahan regulasi ini dinilai sebagai pilihan kebijakan hukum yang memberikan ruang bagi presiden untuk menata organisasi pemerintahan secara dinamis. Dari perspektif sistem presidensial, presiden membutuhkan keleluasaan dalam menentukan desain organisasi kabinet yang sesuai dengan visi, misi, dan program pemerintahannya. Menteri merupakan pembantu presiden, sehingga penataan kementerian memiliki hubungan erat dengan efektivitas kepemimpinan dan tanggung jawab presiden dalam mencapai tujuan bernegara. Fleksibilitas ini dianggap krusial mengingat urusan pemerintahan terus berkembang dan semakin kompleks seiring dengan dinamika pembagian urusan, koordinasi lintas sektor, dan spesialisasi kebijakan yang terus berubah dari waktu ke waktu.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prabowo dan Xi Jinping Menegaskan Komitmen Strategis IndonesiaโChina: Dari Persahabatan ke Ekonomi Berkelanjutan

Indonesia Resmi Luncurkan B50: Langkah Strategis Prabowo Menuju Kemandirian Energi Nasional

Dominasi Lokal: Empat Raksasa Penggenggam Kendali Bisnis SPBU Indonesia Pasca Keluarnya Shell, BP, dan Vitol
