Nurhidayat Tekankan Verifikasi Lapangan Akurat untuk Amankan Sasaran Bansos di Jakarta Pusat
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Pernyataan ini ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial di Jakarta Pusat pada Rabu, 18 November 2026 .
- Nurhidayat secara spesifik menginstruksikan jajaran Suku Dinas Sosial untuk turun ke lapangan dan memantau langsung proses bantuan yang telah disalurkan oleh berbagai mitra strategis.
- "Saya minta kepada Sudin (Suku Dinas) Sosial untuk memantau secara langsung bantuan yang telah disalurkan oleh masing-masing mitra," ujar Nurhidayat.
Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Asminkesra) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nurhidayat, menegaskan perlunya verifikasi lapangan yang presisi guna memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar diterima oleh warga yang layak. Pernyataan ini ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial di Jakarta Pusat pada Rabu, 18 November 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga akuntabilitas dan ketepatan sasaran bantuan pangan serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersumber dari Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Nurhidayat secara spesifik menginstruksikan jajaran Suku Dinas Sosial untuk turun ke lapangan dan memantau langsung proses bantuan yang telah disalurkan oleh berbagai mitra strategis. "Saya minta kepada Sudin (Suku Dinas) Sosial untuk memantau secara langsung bantuan yang telah disalurkan oleh masing-masing mitra," ujar Nurhidayat. Instruksi ini bertujuan untuk mencegah potensi penyimpangan data serta memastikan integritas distribusi bantuan dari hulu hingga ke tangan penerimanya.
Landasan Hukum dan Jajaran Mitra Strategis
Pelaksanaan penyaluran bansos di Jakarta Pusat tidak berdiri sendiri, melainkan berlandaskan pada empat regulasi utama yang menjadi acuan hukum dan operasional. Regulasi tersebut meliputi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako, Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Perlindungan Sosial, serta Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2026 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Tahun Anggaran 2026. Mekanisme distribusi ini melibatkan kemitraan dengan entitas strategis seperti PT Pos Indonesia, Perum Bulog, Bank BNI, dan Bank Jakarta, sehingga peran verifikasi lapangan menjadi krusital untuk mengawal kepatuhan seluruh mitra tersebut.
Memastikan Ketepatan Sasaran dan Pencegahan Penyimpangan
Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat, Pemerintah Kota Jakarta Pusat berharap dapat menutup celah kebocoran data penerima manfaat. "Langkah ini untuk mencegah penyimpangan data dan memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak," tegas Nurhidayat. Dengan mengedepankan data lapangan yang valid, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah bantuan yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat memberikan dampak perlindungan sosial yang maksimal, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan pusat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Amankan Pelayaran di Wilayah Perbatasan: Disnav Ambon, Polda, dan Kejati Maluku Perkuat Sinergi Navigasi Maritim

Transformasi Ekonomi Indonesia Timur: Maluku Utara dan NTB Catat Pertumbuhan Gemilang di Atas Rata-rata Nasional

Kecelakaan Fatal di The Saltu Parung: Tiga Pengunjung Terluka, Polisi Dalami Dugaan Kelalaian Operator
