MRPTNI Dukung Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh Polri
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Dukungan ini disampaikan oleh Ketua MRPTNI, Prof.
- Eduart Wolok , yang menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan objektivitas dalam penegakan hukum terkait pelanggaran yang menyangkut keamanan kepala negara tersebut.
- Wolok menegaskan bahwa ketegasan Kapolri merupakan langkah krusial untuk menjaga supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan oleh Ketua MRPTNI, Prof. Eduart Wolok, yang menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan objektivitas dalam penegakan hukum terkait pelanggaran yang menyangkut keamanan kepala negara tersebut.
Prof. Wolok menegaskan bahwa ketegasan Kapolri merupakan langkah krusial untuk menjaga supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ia menyerukan agar proses penyidikan berjalan secara independen dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum serta memperkuat kewibawaan negara di mata masyarakat.
Dorongan Supremasi Hukum dan Stabilitas Nasional
Dalam pernyataan resminya, Prof. Wolok menekankan bahwa pengungkapan kasus yang melibatkan kerahasiaan komunikasi presiden adalah persoalan serius yang berdampak langsung pada integritas kelembagaan negara. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh sivitas akademika dan masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. "Persatuan dan stabilitas nasional harus tetap menjadi prioritas bersama. Kita perlu memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan supremasi hukum," ujar Prof. Wolok, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo tersebut.
Penguatan Akuntabilitas dan Integritas Institusi Polri
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MRPTNI, Prof. Muryanto Amin, yang juga merupakan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), turut mengapresiasi komitmen Kapolri. Prof. Muryanto menilai bahwa penanganan perkara yang melibatkan unsur internal kepolisian harus mampu menunjukkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum secara nyata. Ia menambahkan bahwa kasus ini menjadi momentum penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan, terutama terkait penggunaan teknologi informasi yang harus selalu berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
- Pengusutan kasus penyadapan dianggap sebagai langkah vital dalam membangun integritas institusi dan kepercayaan masyarakat.
- Kesetaraan di hadapan hukum harus ditegakkan tanpa memandang jabatan pelaku dalam institusi penegak hukum.
- Pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum harus disertai penguatan etika, integritas, dan pengawasan kelembagaan yang ketat.
Prof. Muryanto berharap penanganan perkara ini dapat berjalan secara tuntas dan memberikan kejelasan kepada publik. Kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran penting bagi penguatan tata kelola dan integritas lembaga negara di masa mendatang, sehingga tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan kepentingan strategis negara maupun hak warga negara.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prabowo dan Xi Jinping Menegaskan Komitmen Strategis IndonesiaโChina: Dari Persahabatan ke Ekonomi Berkelanjutan

Indonesia Resmi Luncurkan B50: Langkah Strategis Prabowo Menuju Kemandirian Energi Nasional

Dominasi Lokal: Empat Raksasa Penggenggam Kendali Bisnis SPBU Indonesia Pasca Keluarnya Shell, BP, dan Vitol
